NTB Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

, MATARAM, – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, setelah mengalami penurunan biaya bagi hasil (DBH) dari sektor tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, di Mataram, Senin, menjelaskan bahwa penurunan penerimaan DBH dari sektor tambang berakibat pada postur APBD dan menekan kondisi fiskal daerah.

"Ya, tentu pasti terkoreksi (APBD). Tentu ini ada karena musababnya lantaran terlambat alias tertundanya beraksi PT AMNT, sehingga DBH dari untung juga terkoreksi," ujar Nursalim.

Pemerintah wilayah tidak bisa berambisi penerimaan DBH dari PT AMNT sama seperti tahun 2025 lantaran besaran DBH telah diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri ESDM. "Jumlah (DBH) itu sudah diatur sekian persen dari jumlah hasil operasi. Artinya, DBH nan kita dapatkan ya segitu sesuai PP," tegasnya.

Akibat penurunan DBH tersebut, Pemprov NTB tengah mengkaji sejumlah langkah efisiensi, terutama pada pos shopping nan dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. "Tentu shopping nan tidak mendesak misalkan perjalanan dinas. Tapi kelak bakal dilihat oleh TAPD berbareng Bapenda, apakah ada potensi pendapatan nan perlu ditingkatkan seperti pajak daerah, retribusi wilayah sesuai dengan kewenangan kita," jelasnya.

Meski demikian, langkah efisiensi tidak bakal dilakukan secara tergesa-gesa lantaran pemerintah wilayah juga perlu memandang potensi peningkatan pendapatan wilayah secara komprehensif. Pemerintah bakal mengkaji sisi pendapatan maupun shopping untuk menentukan pos mana nan perlu dihemat.

Akhir bulan Juni, laporan pertanggungjawaban bakal disampaikan, dan pada saat itu juga prognosis APBD bakal diajukan dalam Raperda APBD Perubahan 2026. DBH tambang NTB pada 2025 nan bakal dibagikan pada 2026, diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp62 miliar, turun dibandingkan tahun 2024 nan mencapai Rp172 miliar alias berkurang sekitar Rp110 miliar. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya volume produksi dan berhentinya ekspor konsentrat tambang nan berakibat langsung terhadap untung bersih perusahaan sebagai dasar kalkulasi biaya bagi hasil untuk daerah.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara