Nilai Strategis dan Manfaat Ekonomi Ibadah Haji

(MI/Seno)

IBADAH haji bukan sekadar ritual keagamaan tahunan nan monumental bagi umat Islam. Di kembali dimensi spiritualnya nan mendalam, ibadah haji telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi raksasa, terutama bagi Arab Saudi sebagai tuan rumah.

Setiap tahun, jutaan jemaah dari seluruh penjuru bumi berduyun-duyun ke Mekah dan Madinah, membawa serta kebutuhan konsumsi, transportasi, akomodasi, kesehatan, dan logistik nan sangat masif. Fenomena ini tidak hanya menopang pendapatan domestik bruto (PDB) Saudi, tetapi juga membuka mata dunia, termasuk Indonesia, bahwa haji adalah pasar ekonomi nan nyata dan besar.

Sejak peluncuran Saudi Vision 2030 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kerajaan tersebut berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bumi. Ibadah haji dan umrah ditempatkan sebagai salah satu pilar diversifikasi ekonomi. Program Guest of God menjadi salah satu inisiatif unggulan nan bermaksud meningkatkan kapabilitas jasa jemaah dari 8 juta (haji dan umrah) menjadi 30 juta per tahun pada 2030.

Itu bukan sekadar sasaran spiritual, melainkan proyeksi ekonomi: setiap jemaah menghabiskan ribuan dolar untuk tiket pesawat, hotel, transportasi, katering, dan oleh-oleh. Dengan kata lain, haji adalah sektor jasa nan luar biasa besar.

Secara kuantitatif, haji menyumbang sekitar 3%-5% PDB nonmigas Saudi dan diproyeksikan mencapai 10% pada 2030. Setiap musim haji, permintaan terhadap perhotelan melonjak drastis. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah bisa meraup pendapatan dahsyat dalam hitungan minggu. Lalu lintas udara meningkat hingga 300% selama puncak haji, transportasi darat, katering massal, akomodasi kesehatan sementara, hingga persewaan perlengkapan haji semuanya hidup.

Saudi juga menikmati pendapatan dari pajak pertambahan nilai (VAT) dan retribusi jasa keimigrasian, visa, dan perlindungan jemaah. Bahkan setelah haji usai, arus jemaah umrah terus mengalir sepanjang tahun, menciptakan ekonomi sirkular nan stabil. Dengan biaya rata-rata jemaah haji reguler dari luar negeri mencapai US$5.000-US$10.000 per orang, total nilai ekonomi langsung dari ibadah haji dan umrah diperkirakan mencapai US$12 miliar-US$15 miliar per tahun.

Ekonomi haji juga menciptakan lapangan kerja musiman dan permanen bagi penduduk Saudi dan ekspatriat. Ribuan perusahaan jasa berkembang di sekitar Mekah dan Madinah. Kebutuhan mengakomodasi jutaan jemaah telah memacu investasi prasarana raksasa, seperti ekspansi Masjidil Haram, proyek masyair (Muzdalifah, Arafah, Mina), serta pembangunan airport internasional baru di Taif dan Jeddah.

Proyek-proyek itu juga bisa meningkatkan konektivitas dan nilai properti jangka panjang. Bahkan teknologi seperti smart card untuk identifikasi jemaah dan aplikasi Nusuk juga telah bisa menumbuhkan sektor teknologi informasi.

PELUANG EKONOMI DAN BISNIS BAGI INDONESIA 

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan kuota haji sekitar 221 ribu jemaah per tahun, posisi Indonesia sangat strategis. Sayangnya, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berkedudukan sebagai pengirim jemaah dan konsumen jasa Saudi, bukan sebagai pelaku aktif dalam rantai nilai ekonomi haji.

Untuk mengambil faedah ekonomi, Indonesia kudu berubah dari consumer menjadi producer. Untuk itu, langkah-langkah nan perlu dilakukan antara lain, pertama, Indonesia kudu memanfaatkan kuota hajinya sebagai kekuatan tawar-menawar bilateral. Selama ini, biaya haji nan terkumpul dari biaya perjalanan jemaah sebagian besar mengalir ke Saudi untuk hotel, katering, dan transportasi. Indonesia bisa menegosiasikan G to G (government to government) agar sebagian jasa diberikan kepada perusahaan Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) nan mengelola biaya haji sekitar Rp170 triliun semestinya bisa lebih optimal menginvestasikan sebagian biaya tersebut untuk membangun aset di Saudi, seperti hotel alias pusat logistik di Mekah dan Madinah. Dengan mempunyai aset, Indonesia tidak hanya mengamankan jasa untuk jemaah, tetapi juga memperoleh pendapatan sewa jangka panjang.

Kedua, Saudi mengimpor nyaris 80% kebutuhan pangan dan konsumsi mereka, termasuk untuk musim haji. Indonesia mempunyai kapabilitas besar untuk mengekspor produk halal: mulai mi instan, ramuan masak, kopi, hingga produk kesehatan seperti jamu dan madu. Selama haji, kebutuhan makanan siap saji, air minum kemasan, dan camilan sangat tinggi.

Produsen Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan katering Saudi nan melayani tenda-tenda di Mina dan Arafah.

Demikian pula dengan busana sangat potensial: busana ihram, sarung, peci, mukena, dan oleh-oleh unik Indonesia sangat diminati. Sayangnya, saat ini pasar tersebut dikuasai produk Tiongkok, India, dan Turki. Indonesia perlu membangun etalase produk di Jeddah dan Mekah melalui pameran jual beli tahunan (Indonesia Expo) dan mendorong e-commerce lintas negara.

Ketiga, jasa logistik dan supply chain. Pengiriman peralatan dari Indonesia ke Saudi untuk kebutuhan haji memerlukan rantai pasok nan andal. Indonesia mempunyai kesempatan besar menjadi hub logistik haji untuk area Asia Tenggara. Dengan pembangunan airport internasional di Sumatra alias Kalimantan nan lebih dekat ke jalur penerbangan haji, Indonesia bisa menawarkan jasa kargo untuk kebutuhan jemaah dari Malaysia, Brunei, Filipina, apalagi Australia.

Keempat, tenaga kerja terampil dan profesional. Permintaan tenaga kerja terampil di Saudi selama haji sangat tinggi: perawat, dokter, koki, teknisi pendingin ruangan, dan petugas kebersihan nan memahami bahasa dan budaya jemaah Indonesia.

Indonesia dapat membangun sistem training dan sertifikasi vokasi unik haji (misalnya sertifikasi haji caregiver) nan diakui otoritas Saudi. Dengan kerja sama bilateral labour agreement, Indonesia bisa mengirimkan tenaga kerja musiman dengan perlindungan norma nan jelas. Itu bakal mengurangi nomor pengangguran sekaligus meningkatkan remitansi.

Kelima, penemuan teknologi dan smart haji. Musim haji adalah laboratorium hidup untuk solusi teknologi. Indonesia mempunyai banyak startup teknologi nan sudah terbukti. Bayangkan aplikasi real-time nan membantu jemaah Indonesia menemukan letak hotel, melacak peralatan bawaan, alias komunikasi family dengan petugas. Atau penggunaan e-wallet lintas negara serta QRIS Indonesia terintegrasi dengan pembayaran merchant di Mekah. Pemerintah Indonesia bisa mendorong kerja sama dengan Saudi Technology Center untuk mengembangkan smart bracelet alias smart card ala Indonesia.

KESIMPULAN

Ibadah haji telah lama menjadi mesin ekonomi strategis bagi Arab Saudi. Indonesia sebagai pengirim jemaah terbesar kudu dapat memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh hanya menjadi penonton. Dengan pendekatan nan tepat, memanfaatkan biaya haji, meningkatkan daya saing produk halal, membangun logistik, mengirim tenaga terampil, dan berinovasi teknologi, Indonesia bisa mengambil faedah ekonomi dan upaya nan signifikan.

Pada akhirnya, keberkahan haji tidak hanya dirasakan secara spiritual, tetapi juga secara ekonomi, bagi kesejahteraan umat di Tanah Air. Transformasi dari jemaah consumer menjadi jemaah penanammodal dan jemaah produsen adalah keniscayaan jika Indonesia mau menjadi pemimpin ekonomi Islam global. Wallahu a’lam.