Negara Muslim Ini Resmi Larang Jilbab hingga Perayaan Iduladha

1 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Tajikistan sejak Juni 2024 telah resmi menerbitkan peraturan nan melarang penggunaan busana asing bagi penduduknya, termasuk jilbab alias kerudung bagi masyarakat wanita muslim.

Padahal, kebanyakan masyarakat negara itu menganut kepercayaan Islam. Dalam aliran umat Islam, kaum laki-laki bertanggung jawab menjaga kehormatan kaum wanita untuk menutup auratnya dari kepala hingga seluruh tubuh dengan jilbab, sebagaimana termaktub dalam Alquran, surah Al-Ahzab ayat 59.

Dalam undang-undang nan mendapatkan support dari majelis tinggi parlemen Tajikistan, masyarakat nan melanggar bakal didenda mulai dari 7.920 somoni Tajikistan (hampir Rp12,1 juta) untuk penduduk negara biasa hingga 54.000 somoni (Rp82,9 juta) untuk pejabat pemerintah. Khusus tokoh agama, mereka bisa didenda 57.600 somoni (sekitar Rp88,4 juta).

Selain masalah pakaian, peraturan nan melarang praktik keagamaan juga menyasar tradisi Hari Raya Lebaran dan Iduladha. Salah satunya tradisi turun menurun iydgardak, ialah saat anak-anak mendatangi rumah ke rumah untuk mengumpulkan duit saku seperti angpau THR di Indonesia.

Bagi kalangan pria, simbol keagamaan seperti janggut hingga masjid juga menjadi objek represi.

Meskipun tidak ada batas norma terhadap janggut di Tajikistan, beberapa laporan menyatakan abdi negara penegak norma telah mencukur paksa laki-laki nan mempunyai janggut lebat. Mereka dianggap sebagai tanda potensial pandangan kepercayaan ekstremis seseorang.

Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Orang Tua, nan mulai bertindak pada tahun 2011, menghukum orang tua nan menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan kepercayaan di luar negeri. Sementara menurut undang-undang nan sama, mereka nan berumur di bawah 18 tahun dilarang memasuki tempat ibadah, termasuk masjid, tanpa izin.

Sebuah pernyataan tahun 2017 oleh Komite Urusan Agama Tajikistan mengatakan bahwa 1.938 masjid ditutup hanya dalam satu tahun. Tempat-tempat ibadah diubah menjadi warung teh dan pusat medis.

Serangkaian undang-undang terbaru itu didorong oleh sejumlah serangan mematikan di sejumlah negara tetangga dekat Tajikistan. Salah satunya, Balai Kota Crocus di Moskow pada bulan April.

Empat penyerang nan ditangkap oleh penegak norma Rusia, dikatakan berasal dari Khorasan- apa nan disebut Negara Islam alias ISIS-K. Mereka semua mempunyai paspor Tajikistan.

Sementara itu, Presiden Emomali Rahmon menyatakan dirinya mau menjadikan Tajikistan demokratis, berdaulat, berasas hukum, dan sekuler. Pernyataan ini mengutip kalimat pembuka Konstitusi 2016, nan menasihati rakyat untuk "Mencintai Tuhan dengan (hati) mereka".

"Jangan lupakan budaya Anda sendiri," katanya saat itu.

Alasan Pelarangan

Pemerintah Tajikistan menganggap ketentuan ini berfaedah untuk "melindungi nilai-nilai budaya nasional" dan "mencegah tahayul dan ekstremisme".

Karena itu penduduk dilarang mengimpor, menjual, mengenakan, dan mengiklankan jilbab. Sebagai gantinya, 96% umat Islam dari total 10 juta lebih masyarakat Tajikistan didorong untuk mengenakan busana nasional.

Meski begitu larangan jilbab di Tajikistan dipandang sebagai gambaran garis politik nan ditempuh pemerintah presiden seumur hidup Rahmon nan berkuasa sejak 1997.

Mengutip Euronews, kebijakan ini mulanya menjadi salah satu langkah untuk menyingkirkan oposisi Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP).

Dalam sejarahnya, setelah kesepakatan tenteram untuk mengakhiri perang kerabat selama lima tahun hingga 1997, Rahmon nan berkuasa sukses berbaikan dengan TIRP.

Dalam perjanjian damai, TRIP nan pro syariah, semestinya berkuasa 30% di pemerintahan. Tapi secara perlahan Rahmon menyingkirkan porsi itu, hingga 2015 menutup TIRP sepenuhnya dan menunjuknya sebagai organisasi teroris.

Cap organisasi teroris disampaikan setelah partai tersebut dianggap hendak mengambil bagian dalam upaya kudeta pemerintah nan gagal. Kala itu Jenderal Abdulhalim Nazarzoda, seorang birokrat pemerintah utama, tewas.

Adapun jilbab sudah dilarang sejak tahun 2009. Tutup kepala itu tak boleh dikenakan di lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintah.

Rezim Rahmon mendorong sejumlah patokan umum dan informal untuk mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh. Di sisi lain, dia memperkuat kendalinya atas negara tersebut.

(arm/luc)

Add