Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Belanda secara resmi mulai menerapkan rencana krisis bahan bakar nasional pada hari Senin waktu setempat. Langkah darurat ini diambil menyusul ancaman kelangkaan BBM nan membayangi bumi sebagai akibat langsung dari pecahnya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran.
Mengutip laporan Dutch Today, para pejabat Belanda sekarang berada dalam fase "waspada" dan mulai mempersiapkan skenario terburuk jika kekurangan pasokan minyak semakin parah. Pemerintah mulai membuka pembicaraan intensif dengan sektor-sektor pengguna fosil terbesar, mulai dari industri transportasi hingga pertanian, serta memantau ketat persediaan bahan bakar internasional.
Ekonom ING, Rico Luman mengatakan kepada lembaga penyiaran setempat bahwa kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan lantaran stok minyak bumi nan terus menipis. "Cadangan minyak semakin menyusut dan Timur Tengah tidak lagi mengirimkan pasokan. Dalam kondisi ini, Anda kudu mencari alternatif, dan itu tidak bakal mudah lantaran seluruh bumi juga sedang mencari perihal nan sama," ujar Luman, Selasa (21/4/2026).
Berdasarkan info nilai saran nasional Belanda per 20 April 2026, nilai bensin jenis Euro 95 sekarang menyentuh nomor 2,521 euro (Rp 50.924), sementara solar alias diesel dipatok sebesar 2,516 euro (Rp 50.823). Untuk jenis bahan bakar lainnya, LPG tercatat sebesar 1,339 euro (Rp 27.047), bensin spesial (Benzine) mencapai 2,708 euro (Rp 54.701), diesel spesial (Diesel) seharga 2,606 euro (Rp 52.641), dan bensin Super Plus menembus 2,714 euro (Rp 54.822).
Meskipun nantinya kebijakan pemerintah ini belum berakibat langsung pada masyarakat umum, tahapan selanjutnya dipastikan bakal memukul aktivitas warga. Pemerintah telah menyiapkan skema pembatasan penggunaan BBM nan ekstrem seperti pemberlakuan hari Minggu tanpa mobil, penurunan pemisah kecepatan kendaraan, hingga larangan jasa pengiriman peralatan ke rumah.
Komisi Eropa juga telah menyatakan bahwa skema bekerja dari rumah (WFH) menjadi opsi utama untuk menghemat energi. Pihak otoritas menyarankan perusahaan-perusahaan untuk segera menerapkan setidaknya satu hari instansi di rumah dalam seminggu bagi para karyawannya.
Mengutip laporan media NRC, fase kedua dari rencana ini bakal melibatkan publikasi peringatan tentang krisis bahan bakar nan bakal datang. Sementara itu, fase ketiga adalah fase alarm, dan fase keempat berfaedah krisis daya sudah nyata dengan terjadinya kelangkaan nan tidak dapat lagi ditutupi.
Jika masuk ke fase keempat, pemerintah Belanda dapat menerapkan kebijakan luar biasa termasuk pembatasan ekspor. Langkah ini bakal diambil berbareng dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dan negara-negara nan tergabung dalam Badan Energi Internasional (IEA).
Sejumlah sumber di Den Haag memberikan bocoran bahwa pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan tunjangan perjalanan bebas pajak. Selain itu, ada rencana pengurangan pajak jalan untuk mobil boks pengiriman, serta pembentukan biaya unik guna membantu rumah tangga miskin bayar tagihan daya mereka.
Meski nilai BBM melonjak, para pengamat internal memperkirakan Belanda tidak bakal memotong pajak bahan bakar untuk mengimbangi kenaikan harga, berbeda dengan kebijakan nan diambil banyak negara Uni Eropa lainnya.
Pekan lalu, lembaga ahli filsafat makroekonomi pemerintah (CPB) juga telah memperingatkan agar pemerintah tidak menggunakan langkah-langkah generik nan mahal. CPB menyarankan agar pemerintah Belanda lebih memilih pemberian support nan sigap dan tepat sasaran kepada pihak-pihak nan paling memerlukan akibat krisis tersebut.
(tps/sef)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·