Negara Chaos, Pemberontak Malah Terbitkan Uang Baru Buat Gaji PNS

Perlu diketahui golongan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sekarang telah menguasai sebagian besar wilayah Sudan, termasuk area barat Darfur nan sangat luas. Sejak tahun lalu, RSF apalagi telah mendirikan kabinet tandingan nan dikenal sebagai pemerintahan Tasis, demi mengambil alih kegunaan negara, termasuk bayar penghasilan pegawai negeri sipil (PNS).

Perebutan kendali atas duit Sudan ini telah menjadi titik perselisihan sengit sejak tahun 2024, ialah ketika pemerintah nan dipimpin militer menyatakan duit kertas lama tidak bertindak dan menerbitkan pecahan baru 500 dan 1.000 pound. Sebagai tindakan balasan, RSF menyatakan duit baru terbitan tentara nasional tersebut ilegal, nan sempat menyebabkan kelangkaan duit tunai ekstrem di wilayah kekuasaan mereka.

Kelangkaan duit tunai tersebut dilaporkan mulai mereda pada akhir Mei kemarin ketika para PNS dan milisi tempur RSF mendadak menerima pembayaran penghasilan dalam corak mata duit Sudan pound secara utuh. Uang-uang kertas nan beredar tersebut digambarkan oleh penduduk setempat berada dalam kondisi nan tetap sangat baru, belum pernah terpakai, dan tercetak atas tanggal emisi Mei 2022.

Meskipun asal-usul cetakan tersebut belum bisa dipastikan secara hukum, seorang bankir di kota Nyala, nan menjadi pedoman otoritas Tasis, meyakini bahwa duit kertas tersebut baru saja dicetak dalam jumlah masif. Menambah misteri di lapangan, lembaran duit itu memuat tanda tangan Hussein Yahia Jangol, ialah mantan gubernur bank sentral Sudan sebelum perang nan baru saja diangkat oleh golongan pemberontak untuk memimpin bank sentral tandingan mereka.

Perdana Menteri (PM) pemerintahan Tasis, Mohamed Hasan al-Taishi, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengakui mata duit pound nan diterbitkan sebelum bulan Juni 2024. Ia menolak memberikan komentar mengenai letak pencetakan duit gres tersebut, namun menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi ekonomi terukur demi menjaga stabilitas pasar.

"Setiap pengaturan nan berangkaian dengan manajemen kas alias penyediaan likuiditas didasarkan pada rencana teknis nan dipikirkan secara matang, nan bermaksud untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan penduduk serta pasar," ujar Taishi dalam keterangannya.

Taishi justru menuduh kembali pemerintah buatan militer nasional sengaja menyengsarakan penduduk sipil dengan memanipulasi mata duit sebagai perangkat perang. Di sisi lain, pihak bank sentral resmi nan beraliansi dengan tentara pemerintah memilih tutup mulut dan tidak merespons permintaan komentar.

Sebenarnya, upaya RSF untuk melegitimasi bank sentral tandingan mereka diprediksi bakal menghadapi jalan buntu di tingkat global. Para pengamat hukuman internasional menilai kebanyakan negara di bumi bakal sangat berhati-hati dan condong menolak mentah-mentah sistem perbankan paralel nan dibentuk oleh golongan paramiliter.

"Namun mereka tetap maju terus ... lantaran mereka mempunyai masalah nyata nan perlu mereka selesaikan," kata Suliman Baldo selaku kepala lembaga ahli filsafat Sudan Transparency and Policy Tracker.

Akibat kelangkaan duit tunai selama perang, banyak penduduk sipil Sudan terpaksa beranjak menggunakan Bankak, sebuah aplikasi pembayaran daring milik Bank of Khartoum nan bisa melintasi garis pemisah perang. Nilai tukar mata duit Sudan sendiri dilaporkan hancur lebur sejak perang pecah pada April 2023, di mana nilainya merosot tajam dari 600 pound per dolar AS menjadi lebih dari 5.000 pound per dolar AS dalam beberapa pekan terakhir.

(tps/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]