NasDem Minta BGN Benahi Dapur MBG Bermasalah Sebelum Libatkan Kantin Sekolah

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi opsi kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis (MBG). Irma menilai baiknya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyelesaikan beragam persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan tetap bermasalah.

"Satu persoalan saja belum selesai ialah soal dapur nan sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja tetap jadi masalah lantaran belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Irma mengusulkan BGN terlebih dulu mengevaluasi seluruh dapur MBG nan bermasalah. Mulai dari dapur fiktif, dapur nan diduga terafiliasi praktik jual titik, hingga dapur nan tidak memenuhi standar.

"Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru nan sudah dapat approval (sudah siap operasi 100%) terutama mereka kudu sudah punya pengolahan limbah alias IPAL," katanya.

Adapun mengenai pelibatan kantin sekolah, Irma menilai perihal itu dapat dilakukan selama pengelola kantin memenuhi persyaratan nan ditetapkan pemerintah.

"Sedangkan untuk sekolah nan punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal ahli dan memenuhi ketentuan laik higienis," paparnya.

Irma menilai program MBG merupakan kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Sebab, masyarakat berinvestasi membangun dapur dan menyediakan peralatan.

"Program MBG ini kan program pemerintah nan sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program nan sangat bagus, lantaran mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu jangan sampai ada nan dirugikan, kudu win win solution," ungkapnya.

"Yang pasti program ini luar biasa jika dikelola oleh orang-orang profesional, oleh lantaran itu kami sebagai mitra pemerintah insyaallah bertanggung jawab dengan kesuksesan program ini," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN mengungkap sinyal dari Presiden Prabowo Subianto mengenai opsi penyelenggaraan MBG melalui pengganti lain, termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilakan opsi tersebut dikaji mendalam.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam. Agustina mengatakan, dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, hanya tertulis penyelenggaraan melalui SPPG. Prabowo, katanya, mempersilakan untuk mengkaji pengganti lain.

"Kan jika menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji jika ada pengganti nan lain, boleh'," kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.

(amw/whn)