Muktamar NU Masih Dibayangi Persaingan

Bendera Nahdlatul Ulama(MI)

BELUM ditentukannya letak penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dinilai menjadi sinyal tetap adanya dinamika dan persaingan internal di tubuh organisasi.

"Belum dicapainya konsensus tempat penyelenggaraan Muktamar menjadi bukti belum selesainya persoalan internal di tubuh NU," kata pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan saat dihubungi, Selasa (23/6).

Menurut dia, meski secara umum bentrok nan sempat muncul di lingkungan NU terlihat mereda setelah adanya rekonsiliasi struktural, persaingan antarkelompok tetap terasa menjelang Muktamar. Karena itu, perdebatan mengenai letak penyelenggaraan tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik nan tengah berlangsung.

"Di atas kertas, bentrok memang tampak selesai dengan terealisasinya rekonsiliasi struktural, tetapi sebetulnya benih-benih bentrok dan persaingan tetap terasa," ujarnya.

Yusak menilai perebutan letak Muktamar berangkaian erat dengan kepentingan para kandidat nan diperkirakan bakal bersaing dalam forum tersebut. Ia memandang adanya persaingan antara golongan nan menginginkan Muktamar digelar di lingkungan Pesantren Lirboyo dan golongan lain nan mendorong letak pengganti di luar Lirboyo.

"Poros Lirboyo dan non Lirboyo (Jabar, NTB, Sumbar, Jakarta) sedang bersaing memperebutkan letak Muktamar untuk mempermudah kemenangan masing-masing kubu," kata dia.

Dalam pembacaan Yusak, perbedaan preferensi letak itu juga berasosiasi dengan strategi politik masing-masing kandidat. Ia menilai kubu nan disebutnya mengusung pasangan Nasaruddin Umar dan Gus Ipul condong kurang nyaman andaikan Muktamar diselenggarakan di Lirboyo. "Kalau memandang peta kandidasi, sepertinya kubu Nasarudin Umar-Gus Ipul kurang sreg jika Muktamar digelar Lirboyo," ujarnya.

Menurut Yusak, golongan tersebut lebih berkepentingan agar Muktamar berjalan di letak nan dianggap netral. Dengan demikian, ruang mobilitas kandidat untuk membangun komunikasi dan menggalang support dari peserta Muktamar bakal lebih terbuka.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Muktamar di area pesantren mempunyai akibat tersendiri. Kandidat dinilai bakal lebih susah melakukan pendekatan secara intensif kepada peserta lantaran keterbatasan ruang dan situasi nan tidak sepenuhnya mendukung lobi-lobi tertutup.

"Dari sisi teknis, jika digelar di lingkungan Pesantren Lirboyo, saya kira risikonya memang kandidat agak susah melakukan karantina alias lobby-lobby tertutup kepada peserta muktamar lantaran letak nan kurang memungkinkan," katanya.

Sebaliknya, jika Muktamar berjalan di kota besar seperti Jakarta, para kandidat disebut bakal mempunyai keleluasaan nan lebih besar dalam menjalankan strategi politiknya. "Beda halnya jika diselenggarakan di Jakarta, tentu masing-masing kandidat bakal lebih elastis memainkan manuver-manuvernya dalam menggalang dukungan," ujar Yusak.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penentuan letak Muktamar semestinya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik. Menurutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu memprioritaskan aspek kepantasan sarana dan prasarana serta keahlian wilayah penyelenggara dalam mendukung kebutuhan forum berskala nasional tersebut.

"Saya kira aspek paling krusial nan kudu diperhatikan PBNU adalah soal kepantasan sarana dan prasarana nan dibutuhkan serta kesiapan finansial wilayah penyelenggara," pungkas Yusak. (Mir/P-3)