Muktamar Ke-35 NU Diharapkan Bebas dari Intervensi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERWAKILAN penduduk NU sekaligus Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyoroti dinamika menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) nan mulai memanas seiring bermunculannya sejumlah nama kandidat dan poros politik. Ia menyoroti narasi mengenai restu penguasa alias kedekatan kandidat dengan jaringan negara dalam bursa pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ia menilai perihal tersebut merupakan kekeliruan besar, sekaligus mencederai sejarah.

"NU bukan organisasi nan lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri lantaran jasa para ustadz NU. Karena itu, terasa tidak layak andaikan pemimpin NU kudu terlebih dulu mendapat restu dari penguasa negara nan negaranya sendiri ikut didirikan oleh para ustad NU," ujar Khalilur melalui keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Khalilur mengingatkan kembali prinsip sejarah berdirinya Republik Indonesia. Menurutnya, legitimasi moral ustad di kampung-kampung lewat angan dan fatwa menjadi fondasi kokoh saat struktur birokrasi dan militer Indonesia belum terbentuk kuat di awal kemerdekaan.

Hubungan selaras antara Presiden Soekarno dan Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ari menjadi contoh nyata gimana umara (pemimpin negara) meletakkan hormat nan tinggi kepada ulama.

"Yang datang kepada ustad adalah presiden. Bukan ustad nan datang meminta restu kepada presiden. Di situ ada adab, ada kesadaran sejarah. Ada penghormatan bahwa para ustadz bukan subordinasi kekuasaan, melainkan sumber moral bangsa," ujarnya.

Peran historis ini juga dibuktikan lewat Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 nan menggerakkan Laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan. Khalilur mengatakan setelah Indonesia berdaulat, para ustad memilih kembali ke pesantren untuk membina umat tanpa larut dalam perebutan kekuasaan negara.

Melihat rekam jejak tersebut, Khalilur memprotes keras adanya indikasi pengondisian dukungan, penggunaan jaringan birokrasi, ataupun keterlibatan abdi negara negara untuk mengarahkan kepemimpinan PBNU mendatang. Ia menilai tindakan semacam itu tidak beretika bagi marwah organisasi.

Kendati demikian, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok negarawan nan bakal menghormati independensi NU dengan tidak ikut kombinasi dalam suksesi kepengurusan. Ia juga mengutip pesan Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengenai pentingnya menjaga jarak kondusif dari kekuasaan.

"Gus Dur pernah mengingatkan bahwa kepercayaan tidak boleh dijadikan perangkat legitimasi kekuasaan. Sebab ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan kekuasaan, dia perlahan kehilangan daya kritis dan otoritas moralnya," lanjut Khalilur.

Ia menegaskan, Muktamar Ke-35 ini kudu menjadi ujian bagi kemandirian penduduk nahdliyin dalam menentukan jalannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

"Muktamar NU ke-35 lantaran itu bukan sekadar forum memilih Ketua Umum dan Rais Aam. Ia adalah ujian besar bagi kemandirian organisasi ini. nan sedang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa," pungkasnya. (H-2)