MUI, Board of Peace, dan Ujian Kepercayaan Publik

Fahmi Salim, Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat (Foto: Dok)

(Oleh Fahmi Salim, Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat – Direktur Baitul Maqdis Institute)

KEPUTUSAN Indonesia berasosiasi dengan Board of Peace (BoP) buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan gelombang reaksi luas di dalam negeri. Polemik ini semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss sebuah forum dunia nan bagi sebagian publik Indonesia sarat simbol kekuasaan elite oligarki pemodal dunia (OPG) dunia. Di tengah kritik tersebut, perubahan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)—dari semula mendesak Indonesia keluar, lampau beranjak mendukung dengan syarat—menjadi titik krusial nan patut dianalisis secara bening dan proporsional.

Sebelum pertemuan konsultasi di Istana Negara pada Selasa (3/2/2026), sejumlah ketua MUI secara terbuka menyatakan keberatan atas keanggotaan Indonesia di BoP. Kekhawatiran utama nan disampaikan adalah potensi forum tersebut menjadi instrumen “perdamaian semu” di Gaza: perdamaian nan menghentikan kekerasan tanpa menyentuh akar persoalan, ialah pendudukan dan kolonialisme Israel atas tanah Palestina. Kekhawatiran ini wajar, mengingat sejarah panjang inisiatif perdamaian internasional nan kerap mengabaikan keadilan substantif bagi rakyat Palestina.

Namun, setelah berjumpa Presiden Prabowo dan mendengar penjelasan pemerintah, sikap MUI mengalami pergeseran. MUI menyatakan support terhadap keputusan Indonesia berasosiasi dengan BoP, dengan penegasan bahwa support tersebut berkarakter bersyarat. Indonesia diharapkan menggunakan posisinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh dan berdaulat, serta tidak segan menarik diri jika BoP tidak menghasilkan kemaslahatan nyata bagi rakyat Palestina.

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa MUI tidak berdiri di luar dinamika kebijakan negara, melainkan mencoba mengambil posisi sebagai mitra kritis. MUI tampaknya menerima argumen bahwa kehadiran Indonesia di forum internasional dapat menjadi sarana political leverage—masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan untuk memengaruhi arah kebijakan dari dalam, bukan sekadar menjadi penonton nan lantang di luar.