MPR RI Gelar Sarasehan Kedua Bahas Obligasi Daerah di Pekanbaru

Jakarta -

Pembangunan wilayah memerlukan support pembiayaan nan berkepanjangan agar beragam program strategis dapat terus berjalan. Di tengah kebutuhan tersebut, obligasi wilayah menjadi salah satu instrumen nan dinilai mempunyai potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui investasi publik.

Melalui obligasi daerah, pemerintah wilayah mempunyai pengganti sumber pembiayaan di luar APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan jasa publik, hingga pengembangan sektor ekonomi. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk berperan-serta dalam pembangunan melalui instrumen investasi nan dikelola sesuai ketentuan nan berlaku.

Setelah menyerap aspirasi dari sejumlah wilayah dalam rangkaian sarasehan sebelumnya, termasuk di Palembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melanjutkan agenda serupa ke Pekanbaru, Riau. Sarasehan Nasional berjudul "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" ini bakal digelar pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Melalui forum tersebut, para narasumber dari perwakilan legislatif, pemerintah, BUMN, pihak swasta, dan akademisi bakal membahas beragam perspektif mengenai obligasi daerah, mulai dari aspek kebijakan, pembiayaan pembangunan, kesempatan penerapan di Indonesia, hingga potensinya sebagai instrumen investasi publik. Sarasehan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai penemuan pembiayaan wilayah sekaligus mendorong pembangunan nan berkelanjutan.

Jangan lewatkan Sarasehan Nasional MPR RI pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB melalui detikcom, serta ikuti rangkaian buletin dan pembahasan selengkapnya hanya di detikcom.

(prf/ega)