Modal Awal Pusat Finansial Internasional Indonesia dari Danantara, Ini Rinciannya

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

Modal Awal Pusat Finansial Internasional Indonesia dari Danantara, Ini Rinciannya

Modal Awal Pusat Finansial Internasional Indonesia dari Danantara, Ini Rinciannya (Foto: Ilustrasi Okezone)

JAKARTA - Lembaga Pengelola Pusat Finansial Internasional Indonesia (LP PFII) bakal mendapatkan modal awal nan salah satunya dari BPI Danantara.
 
Hal ini tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) nan tengah dibahas berbareng jejeran akademisi di Komisi XI DPR RI, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan draf RUU PFII, tepatnya pada Pasal 5, instrumen modal awal untuk LP PFII dapat berbentuk biaya tunai, Barang Milik Negara (BMN), peralatan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau corak aset lainnya nan dinilai sah secara hukum.

Selanjutnya, pengelompokkan mengenai asal muasal pendanaan tersebut dipertegas secara rinci pada Pasal 5 ayat (2) nan mengunci keterlibatan lembaga investasi anyar milik pemerintah tersebut.

"Modal awal LP PFII berasal dari badan upaya alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan/atau sumber lain nan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis quote draf Pasal 5 ayat (2) RUU PFII.

Regulasi tersebut juga menetapkan tenggat waktu nan ketat bagi operasional internal.

Paling lambat 30 hari almanak setelah kucuran modal awal tersebut diterima, Kepala LP PFII diwajibkan untuk segera menyodorkan rencana kerja serta anggaran mengenai tata langkah penggunaan biaya tersebut kepada otoritas terkait.

Selain merapikan urusan modal, RUU PFII bertindak sebagai payung norma utama dalam penentuan pemisah wilayah operasional.

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah memegang kendali penuh untuk mendirikan PFII dan membuka karpet merah bagi pembentukan lebih dari satu area finansial unik di beragam wilayah jurisdiksi Indonesia.

Penetapan koordinat area eksklusif tersebut nantinya bakal disahkan secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑