Misbakhun Ingatkan Kepala Daerah Tak Main Anggaran, Singgung Audit BPK

Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala daerah, termasuk pejabat wilayah seperti ketua BUMD dan badan jasa umum wilayah (BLUD), agar bisa bertindak tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dia menyinggung pemerintah wilayah bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia awalnya mengingatkan pemerintah wilayah bahwa anggaran wilayah kudu berfaedah untuk masyarakat. Anggaran, kata dia, kudu dihadirkan dalam corak jasa mulai dari akses jalan nan baik, pendidikan, hingga kesehatan.

"Anggaran kudu datang dalam corak pelayanan nan dirasakan masyarakat. Jalan nan baik, pendidikan, kesehatan, support sosial, pembangunan infrastruktur, dan beragam pelayanan publik lainnya merupakan bentuk nyata dari pengelolaan finansial negara," kata Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Kemudian, Misbakhun menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan mandat nan jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban finansial negara. Oleh lantaran itu, kata dia, setiap pejabat maupun pengelola anggaran kudu memahami bahwa penggunaan anggaran publik mempunyai akibat administratif, hukum, sekaligus moral.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu pun menekankan pentingnya keberadaan BPK sebagai supreme audit institution alias lembaga pemeriksa finansial negara nan memperoleh mandat langsung dari konstitusi. Namun, dia mengatakan tujuan pemeriksaan BPK bukan semata-mata mencari kesalahan alias memberikan balasan kepada pengelola anggaran, tapi sebagai instrumen krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan melangkah sesuai dengan ketentuan, sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan finansial negara.

"BPK bukan tukang hukum. BPK adalah lembaga nan diberikan mandat konstitusi untuk memastikan pertanggungjawaban finansial negara melangkah dengan baik. Karena itu, audit kudu kita lihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola," tuturnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pengelola anggaran bakal pentingnya kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi dalam setiap proses pengadaan maupun penyelenggaraan proyek pemerintah. "Ketebalan aspal, kelas besi, spesifikasi material, semuanya bisa menjadi bagian dari pemeriksaan. Karena itu, jangan menganggap hal-hal mini tidak penting. Detail mini dalam pengelolaan anggaran bisa menjadi temuan besar," imbuhnya.

Misbakhun menambahkan kepatuhan sejak awal bakal jauh lebih baik dibandingkan melakukan perbaikan setelah muncul temuan pemeriksaan oleh BPK. Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menegaskan sistem audit BPK juga kian berkembang melalui pemanfaatan teknologi info dan info elektronik.

"Sekarang audit bukan hanya memandang kertas. Server, sistem, info elektronik, dan gimana transaksi tercatat dalam sistem juga menjadi bagian krusial dalam pemeriksaan," ujarnya.

"Jangan sampai kita memandang APBN, APBD alias anggaran lainnya hanya sebagai angka. Di dalam nomor itu ada kepentingan rakyat. Ada penghasilan pegawai, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, support sosial dan beragam kebutuhan masyarakat," lanjut dia.

(maa/maa)