Misbakhun: APBN 2027 Harus Memberi Ruang Kelas Menengah untuk Bertumbuh

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun(Dok Istimewa )

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 kudu diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama golongan kelas menengah nan selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan golongan kelas menengah.

“Banyak family kelas menengah hari ini menghadapi situasi nan tidak mudah. Pengeluaran bertambah, angsuran tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga kudu memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6).

Karena itu, dia menilai sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berakhir pada angka. Pertumbuhan kudu bisa menciptakan lapangan kerja nan lebih baik, memperkuat bumi usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah mempunyai peran krusial dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Menurutnya, ketika golongan ini mempunyai kepercayaan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, alias berinvestasi, aktivitas ekonomi bakal tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda beragam keputusan ekonomi, dampaknya bakal sigap dirasakan oleh bumi upaya dan lapangan kerja.

“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu golongan masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” imbuhnya.

Selain itu, dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati sasaran rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40% terhadap PDB.

Misbakhun menilai sasaran tersebut kudu dicapai melalui ekspansi pedoman penerimaan dan reformasi fiskal nan lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap golongan masyarakat nan selama ini sudah alim bayar pajak.

“Jangan sampai kelas menengah nan selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal kudu dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” tandasnya. (E-4)