Minta KDMP Flores Timur Serap Warga Lokal, Mendes: Wajib Hukumnya

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) salah satunya berfaedah untuk menyerap tenaga kerja lokal, hingga mewujudkan pemerataan pembangunan.

Menurut Yandri, langkah ini juga demi memastikan masyarakat sekitar dapat merasakan langsung faedah KDKMP, sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial di wilayah tersebut.

"Jadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini bakal menyerap tenaga kerja 17 orang. Dan wajib hukumnya berasal dari desa, alias kelurahan Kopdes ini berada," ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

"Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa," sambungnya.

Hal tersebut dia sampaikan saat melakukan Tatap Muka berbareng Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur, di Gudang KDKMP Kecamatan Weri, Jumat (3/06).

Lebih luas, Yandri juga menyatakan KDKMP juga menyediakan unik sebagai solusi permodalan nan mudah, ringan, dan legal bagi penduduk lokal.

Program ini dirancang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman online terlarangan dengan skema kembang nan ditekan sangat rendah.

Karena itu, pemerintah mendorong agar suku kembang pinjaman ini maksimal hanya 6% per tahun. Selain menyediakan gerai pinjaman, gerai alias Toko Desa dari Kopdes ini difungsikan juga sebagai pemasok sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, dan penyedia kebutuhan pokok warga.

"Kemudian kelak gerainya Bapak Ibu, itu kelak bakal ada pupuk. Ada Bank BNI juga," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Jadi kelak Bapak Ibu jangan lagi pinjam di rentenir Bu. Maka Pak Presiden Prabowo itu mau menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," sambungnya.

Di samping itu, pemerintah bakal terus mengevaluasi dan memperbaiki beragam kekurangan pada program KDKMP. Evaluasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola, tata letak gerai nan dinilai kurang strategis, serta peningkatan pengawasan agar operasionalnya lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

"Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 alias 2 nan busuk. nan busuk ini nan dibuang bukan batangnya nan ditebang," jelas Menteri asal Bengkulu Selatan itu.

"MBG jika ada korupsi bukan MBG nan ditebang," lanjutnya.

Sebagai informasi, aktivitas itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen.

Sementara nan mendampingi Yandri ialah Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT Tabrani.

(prf/ega)