Meritokrasi Dinilai Jadi Kunci Pengelolaan Sektor Strategis Nasional

Ilustrasi(ANTARA)

Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan BPI Danantara untuk mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor strategis nasional. 

Penunjukan Luke Thomas nan merupakan penduduk negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya memunculkan perdebatan hangat. Namun, master manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai konsentrasi utama pengisian posisi strategis semestinya bukanlah pada kebangsaan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi, dan kemampuannya mencapai tujuan organisasi.

Dalam praktik manajemen SDM modern, Yodhia mengatakan, pengisian posisi strategis kudu didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapabilitas kepemimpinan menjadi aspek nan jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan.

“Jika Luke Thomas memang mempunyai pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, penunjukan itu dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan profesional,” ujar Yodhia, Senin (15/6/2026).

Yodhia menambahkan DSI bakal mengelola aktivitas ekonomi berbobot sangat besar nan berangkaian langsung dengan penerimaan negara. Karena itu, pengelolaannya kudu berbasis sistem, data, tata kelola nan baik, dan akuntabilitas nan tinggi.

“Profesionalisme jadi fondasi agar keputusan upaya tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek dan kepentingan golongan tertentu,” katanya.
Ia menambahkan penggunaan talenta dunia merupakan praktik nan lazim diterapkan di beragam negara. Banyak perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di bumi nan memanfaatkan ahli terbaik tanpa membatasi diri pada aspek kebangsaan semata.

Meski demikian, Yodhia mengingatkan, kualitas perseorangan hanya merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor. Jika tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, tata kelola dan sistem nan dibangun tetap menjadi aspek penentu utama.

Karena itu, dia menilai kreasi SDM DSI kudu dibangun berasas prinsip meritokrasi nan kuat. Rekrutmen kudu mengutamakan kompetensi dan integritas, sasaran keahlian kudu jelas dan terukur, remunerasi perlu kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi kudu menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme.
“Keberhasilan DSI nantinya tidak bakal ditentukan satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem nan dibangun sejak awal,” katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas sebagai ketua DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global. Selain pengalaman profesional, Luke dinilai mempunyai rekam jejak dan keahlian nan baik selama berasosiasi di Danantara.

Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony tercatat meraih gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales. Dia juga mengantongi tiga gelar master dari kampus sama, ialah Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.

Yodhia menegaskan perdebatan mengenai penduduk negara Indonesia (WNI) alias WNA semestinya tidak jadi rumor utama. “Yang lebih krusial adalah memastikan DSI bisa menghadirkan tata kelola profesional, transparan, dan bebas bentrok kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor betul-betul tercapai,” pungkasnya. (H-2)