Mereka yang Membantah Pernah Berurusan dengan Sony Sonjaya

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya Krisna Murti mengaku sudah memberi 20 lebih nama nan diduga terlibat korupsi tata kelola Makan Gizi Gratis (MBG) kepada interogator Kejaksaan Agung (Kejagung). Puluhan nama itu disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Krisna menyebut surat pengajuan sebagai Justice Collaborator (JC) juga sudah diberikan ke penyidik. Dia berambisi JC kliennya dapat diterima.

"Sudah kita sampaikan ke interogator (20 lebih nama) udah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," kata Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

"(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kita berambisi dari kejaksaan mengabulkan JC nya lantaran untuk mengungkap peristiwa lebih besar lampau untuk pengembangan investigasi lebih mudah," ujarnya.

Dia mengungkap ada 26 nama nan diduga terlibat kasus tersebut. Dia menyebut jumlah itu baru sebagian.

"Ada orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ucapnya.

AHY Bantah

Partai Demokrat buka bunyi mengenai rumor kedekatannya dengan Sony Sonjaya. Demokrat menegaskan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mempunyai keterkaitan dengan Sony Sonjaya mengenai SPPG ataupun program BGN lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menegaskan AHY tidak mengenal Sony Sanjaya.

"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Herzaky juga mengatakan AHY tidak pernah mengusulkan alias meminta support kepada Sony mengenai program SPPG alias program BGN lainnya. Dia menegaskan AHY tidak pernah berurusan dengan Sony.

"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta support kepada Saudara Sony Sonjaya mengenai program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.

Selain itu, Herzaky juga buka bunyi mengenai pemberitaan nan mencantumkan frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY'. Sekali lagi, dia menegaskan itu adalah tuduhan nan tidak berasas fakta.

"Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa nan dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' nan dimaksud. Namun, andaikan nan dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak mempunyai dasar kebenaran apapun," ucapnya.

"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika nan dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka perihal tersebut dapat dipastikan sebagai tuduhan dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," sambungnya.

Dudung Bantah

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah rumor punya SPPG usai terbongkarnya kasus dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi cuma-cuma (MBG). Dudung mengatakan tidak punya dapur MBG sama sekali.

Hal tersebut disampaikan Dudung usai menerima audiensi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di kantor, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dudung menjelaskan punya titik SPPG melalui tersangka dugaan korupsi hubungan SPPG dan markup pengadaan peralatan MBG eks Kepala BGN Dadan Hindayana

"Terus satu perihal saya mau menyampaikan klarifikasi, ada buletin Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan," kata Dudung.

Dalam bantahannya, Dudung cerita ada sejumlah pondok pesantren nan dekat dirinya menyampaikan mengenai penerima faedah MBG. Penerima faedah tersebut, kata Dudung, jumlahnya ribuan di pondok pesantren.

"Saya informasikan, jadi beberapa bulan nan lalu, mungkin tujuh, enam bulan nan lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada nan lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujarnya.

Sejumlah pesantren tersebut meminta dikenalkan dengan Dadan melalui Dudung mengenai penerima faedah MBG. Syarat untuk menerima MBG itu sudah disiapkan oleh para pesantren, menurut Dudung.

"Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren nan sudah siap ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara manajemen sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak kelak hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'," ujar Dudung.

Singkat cerita, Dudung mengatakan pihak BGN dengan pesantren lampau berasosiasi untuk MBG. Namun ternyata, pihak pesantren belum menyiapkan infrastruktur, sehingga dapur tersebut urung terealisasi.

"Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berasosiasi saya sudah tidak mengerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini beberapa minggu nan lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu? Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya-dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," ucapnya.

Cerita tersebut, kata Dudung dikait-kaitkan dengan rumor bahwa dirinya punya dapur MBG alias SPPG. Dudung tegas membantah berita dirinya punya SPPG usai kasus korupsi di BGN ditangani Kejagung.

"Cuma lantaran saya nan minta tolong kepada Pak Dadan itulah nan kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih bingkisan nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," imbuhnya.

Yahya Zaini Bantah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan di Badan Gizi Nasional. Yahya Zaini juga menyatakan tidak terlibat dalam urusan dapur MBG.

"Itu tuduhan nan tidak betul namalain tuduhan lantaran saya tidak terlibat korupsi di BGN," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Legislator Golkar ini juga menegaskan tak bergesekan dengan urusan penjualan titik dapur MBG.

"Saya tidak terlibat dalam pengadaan di BGN dan saya tidak terlibat dalam penjualan titik dapur. Lalu di mana unsur korupsinya?" kata dia.

(azh/azh)