Menyelamatkan Gagasan Besar MBG

Jakarta -

Dalam politik, tidak banyak pendapat nan bisa memperkuat melintasi waktu. Lebih sedikit lagi pendapat nan tetap hidup setelah melewati pergantian rezim, perubahan generasi, apalagi transformasi struktur ekonomi. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya, banyak orang melihatnya bukan semata sebagai produk kampanye elektoral, melainkan sebagai kelanjutan dari sebuah buahpikiran lama nan telah lama berdomisili dalam horizon pemikirannya.

Sebagian kalangan tetap mengingat istilah "Revolusi Putih", sebuah pendapat nan pernah dikaitkan dengan Prabowo pada pertengahan 1990-an ketika menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Inti pendapat itu sederhana, tetapi fundamental: bangsa nan besar memerlukan generasi nan sehat, dan kesehatan generasi dimulai dari kecukupan gizi anak-anaknya. Susu, protein, dan makanan bergizi diposisikan bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan agenda strategis kebangsaan.

Jika ditarik dalam garis sejarah nan panjang, maka MBG dapat dipahami sebagai aktualisasi politik dari buahpikiran nan telah menunggu momentum selama nyaris tiga dekade. Dari perspektif pandang kepemimpinan, ini menunjukkan konsistensi. Dari perspektif pandang kebijakan publik, ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya mengintervensi salah satu persoalan struktural Indonesia: kualitas sumber daya manusia.

Sulit mencari argumen untuk menolak tujuan mulia ini. Indonesia tetap menghadapi persoalan stunting, ketimpangan akses pangan berkualitas, anemia pada remaja putri, hingga disparitas kualitas kesehatan anak antarwilayah. Intervensi gizi memang bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Karena itu, secara konseptual, MBG adalah kebijakan nan benar.

Namun sejarah kebijakan publik di seluruh bumi mengajarkan satu perihal penting: kebijakan nan betul belum tentu menghasilkan akibat nan betul andaikan implementasinya keliru.

Di titik inilah obrolan tentang MBG kudu ditempatkan-bukan pada perdebatan ideologis apakah program ini baik alias buruk, melainkan pada pertanyaan nan jauh lebih penting: apakah kreasi implementasinya sudah tepat?

Implementasi Adalah Jantung Kebijakan

Dalam studi klasik tentang penerapan kebijakan, Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky melalui karya Implementation menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan publik umumnya tidak terjadi pada tahap formulasi, melainkan pada tahap implementasi. Banyak kebijakan kandas bukan lantaran tujuannya salah, tetapi lantaran sistem pengantarnya tidak bekerja.

Pesan serupa diperkuat oleh Michael Lipsky melalui konsep street-level bureaucracy: pada akhirnya, kualitas kebijakan ditentukan oleh gimana kebijakan itu dijalankan di lapangan-oleh petugas, oleh operator, oleh lembaga pelaksana, oleh logistik, oleh kapabilitas organisasi.

Rakyat tidak merasakan pidato presiden. Rakyat merasakan makanan nan datang tepat waktu alias terlambat. Rakyat merasakan apakah makanan itu layak konsumsi alias tidak. Rakyat merasakan apakah program itu memberdayakan organisasi alias justru meminggirkan mereka.

Dengan kerangka itu, MBG layak diapresiasi sebagai buahpikiran besar, tetapi juga layak dikritisi secara serius pada level implementasi.

Ketika Fiskal Menjadi Titik Tekan

Persoalan pertama adalah soal skala fiskal. MBG bukan program kecil. Dalam proyeksi penuh, kebutuhan anggaran program ini diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Dalam perspektif ekonomi politik, nomor ini bukan sekadar besar; dia adalah nomor nan berpotensi mengubah struktur prioritas shopping negara.

Dalam konteks Indonesia, Rp300 triliun adalah nomor nan dapat menyaingi total shopping banyak kementerian strategis. Ia setara dengan sebagian besar ruang fiskal nan selama ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, alias peningkatan kualitas pendidikan.

Tentu negara berkuasa berinvestasi pada gizi. Tetapi pertanyaan kebijakannya bukan apakah investasi ini penting. Pertanyaannya adalah: apakah investasi sebesar itu sudah didesain secara maksimal, alias setidaknya optimal, dan bukan malah mininal?

Dalam pengetahuan finansial publik, setiap rupiah mempunyai opportunity cost. Ketika negara mengalokasikan Rp300 triliun pada satu program, maka ruang fiskal untuk program lain otomatis menyempit.

Di sinilah kreasi penerapan menjadi sangat menentukan. Program besar hanya dapat dibenarkan andaikan kreasi operasionalnya betul-betul efisien. Masalahnya, sejumlah kreasi operasional MBG justru menimbulkan pertanyaan.

Skala nan Terlalu Besar

Salah satu kreasi nan menarik perhatian adalah model dapur sentral nan melayani hingga sekitar 30 sekolah. Dari perspektif manajemen industri, skala besar sering dianggap efisien. Semakin besar volume produksi, semakin rendah biaya rata-rata.
Namun kebijakan publik tidak selalu identik dengan logika korporasi.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, skala nan terlalu besar justru dapat menciptakan eksklusi. Dapur nan melayani 30 sekolah memerlukan modal investasi nan besar, gedung produksi nan luas, peralatan industri, kendaraan distribusi, sistem rantai pasok, modal kerja nan tinggi.

Pertanyaannya sederhana: siapa nan bisa memenuhi syarat seperti itu? Bukan ibu-ibu PKK. Bukan koperasi desa. Bukan upaya mikro. Bukan golongan wanita perdesaan. nan bisa adalah pelaku upaya menengah dan besar, nan sebagian besar berbasis di kota.

Artinya, program nan semestinya menggerakkan ekonomi akar rumput justru berpotensi terkonsentrasi pada golongan ekonomi nan telah mapan. Ini paradoks kebijakan.

Padahal jika skala jasa diperkecil-misalnya lima sekolah per dapur-maka investasi menjadi jauh lebih masuk logika bagi organisasi lokal. Koperasi desa bisa masuk. BUMDes bisa masuk. Kelompok upaya wanita bisa masuk. Bahkan kantin sekolah pun dapat menjadi bagian dari ekosistem.

Di sinilah teori Elinor Ostrom dalam Governing the Commons (1990) menjadi relevan. Ostrom adalah mahir politik dari Indiana University, Amerika Serikat penerima Penghargaan Nobel untuk bagian Ekonomi tahun 2009 bersama-sama dengan Oliver E. Williamson untuk kajian ekonomi mereka berangkaian dengan kepemerintahan dan sistem kepemilikan kolektif. Olstrom menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya publik sering kali lebih efektif ketika didekatkan kepada organisasi lokal nan mempunyai kepentingan langsung terhadap keberhasilannya. MBG semestinya bukan sekadar program makan. MBG semestinya menjadi platform ekonomi komunitas.

Logistik Tidak Bisa Dikalahkan oleh Narasi

Persoalan kedua adalah logistik. Makanan adalah komoditas nan sangat berbeda dari support tunai, support sosial, alias transfer fiskal. Makanan mempunyai umur konsumsi nan pendek. Ia mempunyai standar higienitas, suhu, dan kualitas nan terus menurun seiring waktu.

Ketika satu dapur kudu melayani hingga 30 sekolah, konsekuensinya sederhana: proses memasak kudu dimulai jauh sebelum mentari terbit. Dalam banyak skenario, produksi kudu dimulai pukul dua alias empat awal hari. Setelah itu makanan tetap kudu melalui proses pengemasan, pemuatan, distribusi, perjalanan, penyerahan, hingga akhirnya sampai ke tangan siswa.

Di banyak wilayah Indonesia-dengan kondisi jalan, kepadatan, cuaca, dan akses geografis nan tidak selalu ideal-rantai pengedaran ini dapat menyantap waktu dua hingga tiga jam. Masalahnya, logistik mempunyai norma nan tidak bisa dikalahkan oleh optimisme politik.

Semakin lama makanan berada di luar titik produksi, semakin tinggi akibat penurunan kualitas. Semakin panjang distribusi, semakin besar akibat keterlambatan. Semakin besar volume, semakin susah pengawasan.

Dalam pengetahuan operasi, kompleksitas meningkat secara eksponensial, bukan linear. Karena itu, kreasi nan terlalu tersentralisasi justru berpotensi menghasilkan inefisiensi, pemborosan, apalagi akibat keamanan pangan.

Universalisme nan Tidak Selalu Tepat

Persoalan berikutnya adalah soal sasaran. MBG dirancang dengan semangat universalisme-semua anak memperoleh kewenangan nan sama. Secara politik, ini menarik.
Secara moral, ini tampak egaliter. Namun dari perspektif pandang ekonomi kebijakan, universalisme tidak selalu identik dengan efektivitas.

Di banyak sekolah perkotaan, terutama pada golongan sosial ekonomi menengah atas, tidak sedikit orang tua nan lebih memilih menyiapkan makanan dari rumah. Bukan lantaran menolak program negara, melainkan lantaran mereka mempunyai standar keamanan, preferensi nutrisi, alias kebiasaan konsumsi family sendiri.

Dalam situasi seperti ini, akibat makanan tidak dikonsumsi menjadi nyata.
Jika makanan diproduksi, didistribusikan, dibiayai negara, tetapi akhirnya dibuang, maka negara sedang membiayai deadweight loss.

Padahal, jika sasaran difokuskan pada golongan miskin, rentan, wilayah stunting tinggi, wilayah tertinggal, alias kuintil pendapatan bawah, maka akibat sosial nan sama dapat dicapai dengan biaya nan jauh lebih efisien. Inilah nan dalam teori kebijakan sosial disebut targeted universalism: tujuan universal, tetapi intervensi disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Dari Program Negara Menjadi Gerakan Sosial

Barangkali kritik paling mendasar terhadap MBG bukan soal anggaran, logistik, alias targeting. Melainkan soal siapa nan menjadi pelaku utama. Saat ini MBG tetap sangat berbudi pekerti state-driven-negara merancang, negara membiayai, negara mengendalikan. Padahal keberlanjutan program sosial justru lahir ketika masyarakat menjadi co-producer.

Indonesia mempunyai modal sosial nan luar biasa, ialah PKK, koperasi, BUMDes, golongan wanita perdesaan/perkotaan, UMKM pangan, kantin sekolah, organisasi ibu rumah tangga.

Bayangkan jika MBG dijalankan berbasis kelurahan dan desa. Bahan baku dibeli dari petani lokal. Telur dari peternak lokal. Sayur dari golongan tani lokal. Pengolahan oleh golongan wanita lokal. Distribusi radius satu kilometer. Maka setiap rupiah APBN tidak berakhir pada konsumsi. Ia berputar menjadi pendapatan rumah tangga. Ia menjadi pemberdayaan. Ia menjadi ekonomi lokal. Ia menjadi community wealth building. Di titik itu, MBG berubah dari sekadar program presiden menjadi aktivitas sosial.

Menyelamatkan Ide Besar

MBG terlalu krusial untuk gagal. Ia menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyangkut kredibilitas negara. Ia menyangkut warisan pemerintahan. Karena itu, kritik terhadap MBG bukanlah kritik terhadap niat baik.

Sebaliknya, kritik adalah upaya menyelamatkan buahpikiran besar dari jebakan implementasi. Jika "Revolusi Putih" betul-betul menjadi inspirasi historis di kembali MBG, maka revolusi itu tidak cukup diwujudkan melalui anggaran besar dan skala nasional.

Revolusi sejati terjadi ketika kebijakan bisa bekerja secara presisi, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Dan seperti nan lama diajarkan dalam studi penerapan kebijakan: nan mengubah bangsa bukan buahpikiran besar semata, melainkan keahlian menghadirkan buahpikiran besar itu secara betul di lapangan.

(acd/acd)