1 jam yang lalu
Sejumlah Menteri dan ketua wilayah dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota se-Jawa-Bali, datang di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hari ini, Kamis (4/6).
Pantauan wartawan Pandangan Jogja di lokasi, agenda Silaturahmi dan Arahan Forkopimda ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu ada juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster. Sejumlah Bupati/Wali Kota se-Jawa Bali juga turut hadir.
Pertemuan tersebut berjalan selama kurang lebih 1 jam lamanya.
Sultan HB X mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi makro nan saat ini tetap terus berkembang sehingga sejumlah persoalan tetap berada pada tahap identifikasi. Menurutnya, pembahasan nan dilakukan belum masuk ke penjelasan nan lebih rinci lantaran konsentrasi tetap pada pemetaan beragam rumor strategis.
“Membahas masalah konstelasi nan ada, menyangkut pembangunan, perumahan, BPS. Tapi kan tetap berkembang lantaran itu kan identifikasi,” kata Sultan HB X kepada awak media usai agenda tersebut, Kamis (4/6).
“Menteri bicaranya makro semua lantaran waktunya terbatas nggak ada penjelasan lebih perincian tapi kan identifikasi. Misalnya Polkam identifikasi kemungkinan hoaks berita,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam kesempatan nan sama menyebut pesan utama nan disampaikan kepada para kepala wilayah adalah pentingnya bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, pertemuan juga membahas beragam rumor nan perlu diantisipasi sejak dini, seperti kejadian flexing, penanganan hoaks, penguatan Forkopimda, hingga upaya pencegahan potensi bentrok sosial melalui pembinaan beragam komponen masyarakat.
Saat ditanya apakah pesan tersebut juga berangkaian dengan kasus nan belakangan terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), Lucky mengakui perihal itu sempat disinggung dalam pertemuan.
Menurutnya, para kepala wilayah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan agar tidak menimbulkan akibat nan merugikan alias apalagi menguntungkan pihak tertentu secara tidak semestinya.
“Salah satu tadi disinggung seperti itu. Jadi maksudnya bahwa jaga-jaga diri baik secara sistem, jangan sampai kita salah membikin kebijakan. Karena ada beberapa kebijakan nan kita tidak bermaksud tapi kebijakannya salah,” kata Lucky.
“Bisa memperkaya pihak lain, apalagi jika ada mens rea-nya. Jadi artinya memang kepala wilayah itu khususnya memang bukan perihal nan mudah ya, lantaran kudu all out kita di situ,” ujarnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·