Mentan Amran Siapkan Skema BUMN-Swasta untuk Industri Bioetanol

Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional nan bakal melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat. Pemerintah menyiapkan kepastian lahan dan legalitas kawasan, sementara rakyat didorong menjadi bagian dari ekosistem upaya agar faedah ekonomi pengembangan bioetanol dapat dirasakan secara luas.

Hal tersebut disampaikan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol berbareng 44 bupati dari beragam provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9). Program ini merupakan tindak lanjut pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian daya nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.

"Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita bakal bangun pabriknya, kita aktivitas masif seluruh Indonesia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, pengembangan bioetanol bakal bertumpu pada tiga komoditas utama, ialah tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah mendorong pembangunan area bahan baku sekaligus industri pengolahan agar komoditas pertanian mempunyai nilai tambah dan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Dari sisi pembiayaan, Amran menjelaskan investasi bakal mengandalkan sinergi BUMN dan swasta. Pemerintah berkedudukan memastikan kesiapan serta kepastian lahan sehingga penanammodal mempunyai dasar nan jelas untuk membangun industri.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau lantaran tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara," jelasnya.

Ia mengatakan BUMN bakal diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai kapabilitas pembiayaannya. Setelah keahlian BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya bakal dibuka bagi sektor swasta.

"Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa keahlian BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. nan krusial kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas," ujarnya.

Ia menegaskan, kepastian lahan menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat investasi. Karena itu, pemerintah bakal mengawal proses penentuan letak hingga legalitas lahan agar pengembangan area bioetanol dapat melangkah secara tertib dan berkelanjutan.

"Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah," tegasnya.

Di sisi lain, Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberikan ruang bagi korporasi. Masyarakat kudu menjadi bagian dari pertumbuhan industri, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan upaya di area produksi.

"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh berbareng perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, kudu 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh berbareng jika negara mau kuat. Ini nan kita sorong ekonomi rakyat," jelas Mentan Amran.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha wilayah agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku upaya besar, tetapi turut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten dan provinsi.

"Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional," ujarnya.

Ia menilai pengembangan bioetanol mempunyai potensi memberikan akibat ekonomi nan luas, mulai dari meningkatnya permintaan terhadap komoditas pertanian, tumbuhnya industri pengolahan, hingga terbukanya lapangan kerja baru.

"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen," katanya.

Selain mendorong ekonomi rakyat, pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian daya nasional. Peningkatan produksi biofuel di dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap daya berbasis impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara berjenjang menuju penerapan E20 pada 2029 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kedaulatan daya sekaligus memperluas faedah ekonomi sektor pertanian.

"Intinya adalah gimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan," pungkasnya.

(akn/ega)