Mensos Minta Program Kemensos Lebih Terintegrasi hingga Berbasis Data

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jejeran Kementerian Sosial memperkuat penyusunan program dengan pendekatan lebih terintegrasi, berbasis info nan sudah terverifikasi, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan ketimpangan sosial. Hal ini sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, hari ini. Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, jejeran Eselon I dan II, para Kepala Biro, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri. Sementara Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia mengikuti secara daring.

Mengawali arahannya, Gus Ipul menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh pengarahan Presiden perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di lingkungan Kementerian Sosial.

Dia mengatakan pembangunan nasional merupakan proses nan berkepanjangan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun demikian, tetap terdapat pekerjaan besar nan kudu diselesaikan bersama, salah satunya adalah ketimpangan sosial nan berakibat pada kemiskinan dan belum meratanya akses masyarakat terhadap beragam layanan.

"Presiden mengingatkan bahwa tetap ada pekerjaan besar nan kudu kita selesaikan, ialah ketimpangan. Karena itu seluruh program kita kudu betul-betul diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, petunjuk konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi injakan dalam menjalankan tugas Kementerian Sosial. Pengelolaan sumber daya negara kudu bermuara pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin serta anak terlantar.

Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen krusial untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan.

"Datanya kudu benar, support sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga nan tidak mampu," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan pelayanan Kemensos tidak boleh berakhir pada satu jenis intervensi. Setiap penerima faedah kudu memperoleh jasa nan saling terhubung, mulai dari pendataan, perlindungan dan agunan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan masing-masing.

"Bila setelah mendapat perlindungan sosial tetap memerlukan rehabilitasi, maka kudu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu kudu dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang memerlukan pelayanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, alias corak jasa lain nan sesuai," katanya.

Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh unit kerja tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan menyusun program secara berbareng agar setiap jasa saling melengkapi.

"Kemensos ini seumpama satu mesin. Jangan ada nan melangkah sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, kudu saling berkomunikasi dan menyusun program berbareng agar jasa kepada masyarakat semakin tajam," ujarnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) sebagai pengampu info bagi seluruh program Kemensos. Menurutnya, seluruh intervensi kudu menggunakan info nan telah terverifikasi dan dimutakhirkan sehingga penyelenggaraan program lebih tepat sasaran.

"Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program kudu berbasis pada info nan sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial," katanya.

Dia juga meminta seluruh sentra, balai, dan beragam pusat jasa milik Kemensos terus diperkuat agar bisa menjadi simpul pelayanan kesejahteraan sosial nan bekerja secara terukur, didukung perencanaan nan matang, penyelenggaraan nan konsisten, serta monitoring dan pertimbangan nan berkelanjutan.

Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh jejeran untuk mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat nan saat ini memasuki tahap pembangunan di beragam daerah. Ia menegaskan seluruh proses kudu dilaksanakan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

"Ini masa nan sangat menentukan lantaran kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya kudu bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu nan kudu kita pegang bersama," tutupnya.

(anl/ega)