Mensesneg Respons Simly Karim Ditahan KPK, Pastikan Pelayanan Publik tak Terganggu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) memberikan keterangan pers di ruang sidang kabinet Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa( ANTARA FOTO/Azhfar Muhammad/hma/wsj.)

WAKIL Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, resmi ditahan KPK hari ini (4/6). Merespons perihal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa peristiwa ini tak menganggu pelayanan publik. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto.

"Kami telah berkomunikasi dengan Men Imipas memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," ujar Mensesneg pada wartawan, di Jakarta, Kamis (4/6).

Mensesneg mengatakan prihatin dengan serangkaian penahanan pejabat nan diduga terlibat korupsi. Selain Wamen Imipas, ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Lowedyk Pusung dan Sony Sonjaya ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian nan jelas tidak kita harapkan,"imbuh Mensesneg.

"Tidak bosan-bosan dalam beragam kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," ujarnya.

Ia mengatakan istana bakal memenindaklanjuti ihwal kedudukan Silmy Karim di pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tentunya pemerintah menghormati proses norma nan sedang dijalankan oleh abdi negara penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK dan berkenaan dengan kedudukan nan melekat kepada mereka-mereka nan tengah menjalani proses hukum, bakal segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku," kata Mensesneg.

Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK, Rabu (3/6) malam. Ia diduga terlibat dalam dugaan korupsi mengenai izin tinggal penduduk negara asing (WNA). Kasusnya merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, beberapa waktu lalu. (H-4)