MenPAN-RB Ungkap Warisan Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bagi Diplomasi RI

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya bertumpu pada pendapat nan baik, tapi kudu didukung oleh lembaga dan proses nan bisa menjaganya secara konsisten.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Rini mengungkapkan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja memberikan pelajaran krusial bahwa di kembali pendapat nan besar, kudu didukung oleh sistem nan bisa mewujudkannya.

"Diplomasi Indonesia secara umum dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, di kembali diplomasi nan tampak, terdapat pendapat dan kapabilitas negara di dalam negeri nan menopangnya. Di sinilah warisan pemikiran Prof. Mochtar menjadi relevan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Rini menjelaskan ada tiga warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja nan tetap relevan untuk terus diimplementasikan seiring dengan upaya menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) nan membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat melalui info dan keahlian analitis.

Kedua, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) nan memperkuat koordinasi lintas lembaga dan pengembangan talenta. Ketiga, manajemen pengetahuan (knowledge management) nan menjaga memori kelembagaan dan kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

"Ketiga perihal tersebut merupakan bagian dari kapabilitas negara nan dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ungkap Rini.

Rini mengungkapkan kapabilitas negara nan menopang diplomasi Indonesia sekarang juga menjadi perhatian dunia, salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Ia menyampaikan aksesi OECD bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi ruang diplomasi kebijakan bagi Indonesia.

Meski demikian, Rini menyadari konstelasi dunia terus berubah. Tantangan seperti konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan internasional ada di depan mata.

Rini menegaskan ada tiga agenda reformasi birokrasi nan saling memperkuat dalam membangun kapabilitas negara untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, tata kelola nan berintegritas, melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan proses pemerintahan nan konsisten.

Kedua, pemerintah nan terhubung, melalui pemanfaatan data, teknologi, dan koordinasi kebijakan lintas instansi. Ketiga, aparatur nan adaptif, didukung sistem merit, kompetensi masa depan, termasuk keahlian analisis, literasi info dan kepintaran artifisial, serta mobilitas talenta, suksesi, dan kesinambungan pengetahuan kelembagaan.

Menurutnya, ketiga agenda ini sejalan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional menuju World Class Bureaucracy 2045, untuk membangun birokrasi nan kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Rini mengatakan warisan Mochtar Kusumaatmadja mengajarkan bahwa diplomasi nan kuat tidak hanya memerlukan pendapat besar, tetapi juga pengetahuan pengetahuan, kesabaran, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Di kembali pendapat besarnya, ada kerja bersama, support institusi, dan kesinambungan perjuangan nan dijaga melintasi pergantian kepemimpinan.

"Diplomasi nan kuat bertumpu pada lembaga nan kuat. Semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia nan semakin berdaulat, maju, dan bermartabat," pungkasnya.

(anl/ega)