MenPAN-RB Dorong ASN Implementasikan Nilai Pancasila dalam Layani Rakyat

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar peringatan Hari Lahir Pancasila tak hanya dirayakan sebagai upacara tahunan. Rini menegaskan nilai-nilai luhur dari ideologi Pancasila kudu hidup dalam pengabdian, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menciptakan pelayanan tanpa membeda-bedakan.

"Jadikan Pancasila sebagai nilai nan hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik nan adil, inklusif, serta memberi faedah nyata bagi masyarakat," kata Rini dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Rini meminta agar jejeran ASN dari pusat hingga wilayah menciptakan kebijakan publik nan lahir berdasarkan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan rakyat nan merasa ditinggalkan.

Nilai-nilai itu beriringan dengan core values ASN BerAKHLAK, ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia'. Tema ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia.

Pancasila adalah 'jangkar moral' dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Rini mengatakan Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan budaya bangsa ini nan dirangkum serta dirumuskan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno, saat diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, dibacakan pertama kali dalam pidatonya nan monumental, pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.

Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Ia menambahkan, segala corak kebijakan serta seluruh proses pemerintahan, dipagari oleh nilai-nilai Pancasila agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Nilai musyawarah dan mufakat, misalnya, tercermin dari keharusan pemerintah untuk menyertakan seluruh lapisan masyarakat saat merumuskan sebuah kebijakan.

Rini pun mencontohkan penerapan Pancasila dalam menyusun standar pelayanan. Dalam perihal ini, lembaga pemerintah kudu melibatkan beragam komponen masyarakat mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta golongan rentan seperti penyandang disabilitas.

"Kita kudu membuktikan bahwa semua nan kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan nan kita ciptakan berkarakter inklusif tanpa membedakan apa pun," tegas Rini.

Dari sisi lain, Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto menegaskan Pancasila menjadi bintang penuntun nan telah membuktikan ketangguhannya. Saat bumi menghadapi ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh dengan segala keberagamannya.

Dengan keberagaman 17.000 lebih pulau dan beragam adat, suku bangsa, bahasa, dan agama, Indonesia bisa hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan.

Kemajuan teknologi saat ini bisa menjerumuskan masyarakat ke arah nan negatif. Oleh lantaran itu, Purwadi membujuk masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi nan hidup (living ideology).

"Kita kudu terus melawan segala corak intoleransi dan radikalisme nan dapat merusak pengharmonisan kebangsaan kita," tegas Purwadi.

(anl/ega)