Menko Polkam: Prabowo Tak Beri Toleransi Korupsi, Siap Tindak Siapa Pun

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi tanpa pandang bulu.(Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, menegaskan kesungguhan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pengecualian. Ia menekankan, setiap penyelenggara negara wajib menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjaga amanah jabatan, serta mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Menko Polkam memberikan pengarahan dalam aktivitas Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali nan berjalan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6).

Dalam sambutannya, Djamari menyoroti pentingnya soliditas dan sinergi seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, kondisi nan kondusif dan kondusif menjadi landasan utama bagi keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyatakan, Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan supremasi norma sebagai prioritas utama. Karena itu, seluruh pejabat negara dituntut menjaga kepercayaan publik dan menjauhi segala corak penyalahgunaan kewenangan.

"Tidak ada istilah kawan dekat Presiden alias siapapun bakal mendapat perlakuan unik andaikan terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara kudu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan nan telah diberikan masyarakat," ujarnya seperti dikutip pada Jumat (5/6). 

Selain ancaman di bumi nyata, Djamari turut mengingatkan, tantangan besar juga datang di ruang digital. Ia menilai penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi memicu perpecahan sehingga perlu ditangani secara serius dan bersama-sama.

"Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, ialah ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian nan disebarkan. Ini sangat serius dan kudu kita hadapi bersama. Daerah nan mau kita kuasai kudu kita duduki, awasi, dan patroli. Kita kudu datang di medan itu, lantaran jika tidak, bakal dikuasai oleh pihak-pihak nan menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian," ujarnya.

Pencegahan Konflik

Lebih lanjut, Djamari menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan bentrok sosial melalui koordinasi nan kuat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan seluruh pejabat, aparat, dan pemimpin wilayah agar selalu menjaga sikap, tutur kata, serta perilaku dalam menjalankan tugas lantaran pada dasarnya mereka berasal dari rakyat dan mengemban amanah untuk melayani rakyat.

"Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan nan tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala wilayah kudu menjadi contoh bagi rakyatnya," tegasnya.

Dalam kesempatan nan sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa aktivitas silaturahmi Forkopimda digelar secara regional guna mendorong terciptanya persaingan nan sehat antar wilayah dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut Tito, area Jawa-Bali mempunyai posisi nan sangat strategis lantaran menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, sekaligus area dengan jumlah masyarakat terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut kudu terus dipertahankan agar pembangunan dapat melangkah optimal.

"Setiap wilayah nan bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan bakal membuka kesempatan lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda kudu diaktifkan. Forkopimda nan kompak bakal bisa mendeteksi dan mencegah potensi bentrok lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas," ujar Mendagri.

Menjaga Situasi Kondusif

Ia juga mendorong pemerintah wilayah untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen krusial dalam menjaga situasi wilayah tetap kondusif. Tito turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nan menjadi tuan rumah aktivitas tersebut.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi para gubernur, bupati, dan wali kota nan selama ini aktif berkoordinasi dengan BPS serta mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus tersebut menjadi momentum krusial untuk menghasilkan info ekonomi nan jeli sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta jiwa alias setara 57,22% dari total masyarakat Indonesia. Besarnya jumlah masyarakat tersebut, kata dia, merupakan kesempatan sekaligus tantangan. Bonus demografi hanya dapat memberikan faedah maksimal andaikan dikelola melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembuatan lapangan kerja nan memadai.

"Bonus demografi tidak otomatis menjadi bingkisan andaikan kita kandas mengelolanya dengan benar. Karena itu, info nan jeli menjadi sangat krusial untuk mendukung pengambilan kebijakan nan tepat," jelasnya. (Z-2)