Menko Airlangga akan Kawal Aksesi OECD dalam Kunjungan Kerja ke Prancis

Menko Airlangga (kedua kiri)(MI/Ihfa Firdausa)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026. Misi utama kunjungan tersebut untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di OECD serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD Menko Airlangga bakal menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu. Kemudian Indonesia telah menyampaikan hasil penilaian berdikari berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Pemerintah menyampaikan bahwa proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara personil OECD. Pada tahap tersebut, OECD bakal melakukan rangkaian aktivitas pengumpulan info dan data, berupa pengedaran kuesioner, penyelenggaraan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan izin nasional di Indonesia.

Hasil dari aktivitas ini kemudian bakal menjadi materi obrolan di tingkat Komite OECD nan bakal menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan izin bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan nan terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial. Sebut saja investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Dalam perihal ini, Indonesia menjadi sorotan bumi lantaran menjadi negara Asia Tenggara pertama nan menempuh proses aksesi. OECD apalagi mencatat bahwa antusiasme negara-negara personil terhadap kandidat Indonesia merupakan nan tertinggi nan pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan support teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh lantaran itu, koordinasi sangat krusial untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara personil agar berfaedah bagi kepentingan nasional.

"Kita kudu memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," tegas Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bakal membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Menko Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi nan membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

"Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga bakal melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Tailan," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Selain itu, Menko Airlangga bakal berjumpa dengan pemimpin golongan upaya OECD, Business at OECD (BIAC) nan menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku upaya Indonesia.

Setelah dari Paris, kata Haryo, perjalanan bakal dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang. Menko Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.

Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa nan berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi. Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, kreator kebijakan UE, negara anggota, dan mitra dunia untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels ialah mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) nan telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

"Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan akibat positif nan signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara personil Uni Eropa," ujar Haryo. (Ifa/P-3)