Menhaj soal Tambahan Biaya Haji Rp 1,77 T: Bukan APBN, tapi Anggaran Negara

Jakarta -

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berakibat pada kenaikan nilai avtur nan turut membikin anggaran penyelenggara ibadah haji membengkak pada 2026. Biaya haji tersebut membengkak hingga Rp 1,77 triliun.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah telah berbincang mengenai beberapa pengganti sumber untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan haji tahun ini. Ia memastikan biaya tersebut tidak menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin sudah dibicarakan ada beberapa alternatif. Bukan APBN, tapi tetap anggaran finansial negara," ujar Irfan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Seperti diketahui, kekurangan biaya haji sebesar Rp 1,77 triliun ini akibat perang nan terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. Karena penutupan Selat Hormuz, nilai minyak mentah melonjak tinggi.

Pihak maskapai nan melayani jemaah haji 2026 minta biaya tambahan lantaran perihal tersebut. Mulanya, maskapai Garuda Indonesia nan meminta peningkatan tarif tiket penerbangan, tak disangka Saudia Airlines juga turut meminta tambahan nilai tiket.

Dia memaparkan tambahan biaya nan diperlukan untuk mengakomodasi permintaan maskapai maksimal sebesar Rp 1,77 triliun. Dia melaporkan langsung masalah ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dari laporannya itu, Prabowo meminta agar penambahan nilai nan terjadi tidak dibenarkan kepada jemaah sama sekali. APBN bakal menyerap beban tambahan tersebut.

"Tambahan biaya nan diperlukan untuk kedua penerbangan ini nyaris Rp 1,77 triliun lantaran kita juga agak kelabakan ini. Maka kami lapor ke presiden apa nan terjadi. Dia bilang, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen presiden ke jemaah haji," ujar Irfan dalam konvensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia menjamin anggarannya sudah ada. Saat ini pihaknya tengah konsentrasi untuk menyusun landasan peraturan agar biaya tersebut bisa dicairkan.

(rea/ara)