Menelaah State Capitalism China Versus Indonesia

Ada satu kitab nan menurut saya sangat baik dibaca untuk memahami arah pembangunan ekonomi nasional, judulnya: "Paradox Indonesia dan Solusinya" nan terbit pada Mei 2022. Penulisnya, presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

Salah satu pendapat besar dalam kitab ini nan mewarnai kebijakan ekonomi nasional dapat dibaca di laman 120. Berawal dari pendapat Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran alias mixed economy nan bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).

Gagasan besar pembangunan ekonomi presiden Prabowo alias Prabowonomics, dapat diistilahkan sebagai state capitalism alias ekonomi konstitusi. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa "cabang-cabang produksi nan krusial kudu dikuasai negara. Menguasai rencana hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Prabowonomics tentu sangat kontras dengan pendapat ekonomi pasar nan neoliberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa "the best government is the least government." Semakin mini peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas alias regulator.

State Capitalism ala Prabowo

Perubahan arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar nan liberal menuju state capitalism menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi nasional sebagai prime mover alias pelopor.

State capitalism mengubah arah kebijakan ekonomi nasional nan meningkatkan ketidakpastian kebijakan. Persepsi akibat terhadap perekonomian nasional naik. Country risk premium naik nan menyebabkan aliran modal keluar.

Hal ini tercermin pada depresiasi ekstrim nilai tukar rupiah nan mencapai titik terendah dalam sejarah sebesar Rp 13.357 per dollar Amerika Serikat (AS) pada 30 April 2026. Demikian juga dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 7.007 pada 30 April 2026 menuju titik terendah dalam setahun terakhir.

Pergeseran pendulum ekonomi nasional ke state capitalism melahirkan sentimen negatif. Dalam regim devisa bebas (free capital mobility), sentimen negatif membikin net outflow modal asing. Nilai tukar terdepresiasi dan IHSG anjlok.

Dalam kerangka kebijakan Mundell - Fleming, impossible trinity, perekonomian Indonesia sejak awal dijalankan dalam regim floating exchange rate regim (mengorbankan kestabilan nilai tukar). Tetapi mempertahankan rezim devisa bebas dan independensi kebijakan moneter.

Hal ini kontras dengan state capitalism ala China nan memilih opsi kebijakan menjaga kestabilan nilai tukar dan independensi kebijakan makroekonominya dari eksposur aspek eksternal.

State capitalism ala Xi Jinping dilakukan dalam regim pengendalian arus modal (capital control). Tujuannya membatasi aliran modal asing jangka pendek (hot money) keluar dan masuk ke perekonomian China nan terbukti menyebabkan krisis finansial Asia tahun 1997-1998.

State Capitalism ala Xi Jinping

Sejalan dengan ahli ekonomi Keyu Jin, ahli filsafat brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam kitab berjudul "The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism" nan terbit tahun 2024.

Pembangunan ekonomi China tidak bisa dinilai dari perspektif pandang kapitalisme dan sosialisme. Model China lebih cocok disebut sebagai sosialisme alias kapitalisme nan beralih-bentuk sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China. Disebut juga managed capitalism alias mayor economy.

China Hybrid Economy lebih mengutamakan peran pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri, pengaturan sistem finansial (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perbedaan state capitalism ala China versus Indonesia adalah state capitalism China bergerak dari state control ke ekonomi pasar. Sementara state capitalism ala Indonesia sebaliknya, dari liberal (free capital mobility) ke pengawasan dan pengendalian negara.

Pemerintah China secara gradual membuka ekonominya ke pihak luar. Hal ini tercermin pada proses liberalisasi sistem finansial China nan hingga saat ini tetap menganut regim capital control.

Bank sentral China, People Bank of China (PBOC) menghalang bank-bank China meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham nan dapat dibeli oleh penanammodal asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif mengeliminir aliran hot money dan mengurangi perubahan nilai saham (Eichengreen, 2023).

Hingga saat ini, PBOC membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata duit yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata duit lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai (2015), PBOC juga membikin dua pasar duit yuan China, ialah pasar mainland (China daratan) dan pasar offshore (di luar China daratan).

Hal ini tercermin pada dua suku bunga, ialah suku kembang pasar duit dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar duit luar negeri, CNH (offshore). Selisih suku bunganya mencapai 10 persen.

Kebijakan ini bermaksud menjamin kesiapan yuan China bagi para importir di luar negeri, tetapi pada saat nan sama, PBOC mengontrol lampau lintas devisa antar negara.

Mata duit yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar duit dalam negeri, tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar duit yuan China di luar negeri (offshore).

Lalu apa nan bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dari state capitalism model China? Opsi kebijakan apa nan dapat dilakukan untuk menjamin agar penerapan state capitalism tidak melahirkan gejolak nilai tukar rupiah per dollar AS dan IHSG?

Salah satu akibat nan perlu dimitigasi adalah meningkatnya persepsi akibat akibat perubahan kebijakan ekonomi nasional. Country risk premium naik. Melalui risk premium channel menyebabkan net outflow modal asing, depresiasi ekstrim rupiah per dollar AS dan IHSG melemah.

Selanjutnya merujuk pada Mundell - Flemming policy framework, impossible trinity, terdapat tiga opsi kebijakan nan dapat dilakukan, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan regim kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneter.

Hal ini pernah ditempuh oleh beberapa negara di Eropa, khususnya Eropa Timur nan mata uangnya berfluktuasi ekstrim dengan berasosiasi dalam mata duit tunggal euro (pengguna euro).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar elastis (floating exchange rate regim), seperti nan diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) saat ini.

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomiannya. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control), seperti nan diterapkan oleh PBOC saat ini.

Akhirnya, opsi kebijakan terbaik pemerintah Indonesia dalam regim state capitalism agar tidak menimbulkan gejolak nilai tukar dan IHSG adalah bergeser secara gradual ke regim capital control (pembatasan arus modal). Opsi ini tetap menjaga independensi kebijakan moneter.

Pilihan ini bermaksud mengurangi akibat jelek sentimen negatif akibat perubahan arah kebijakan makro ekonomi nasional terhadap pasar duit dan saham.

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015 - 2018

Simak Video "Video Prabowo: Tahun Depan Kita Bikin Kejutan Dunia, RI Bangkit"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)