Mendikdasmen Usul Tambahan Rp 157 T, Termasuk Revitalisasi 100 Ribu Sekolah

Jakarta -

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung beragam program prioritas.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja Komisi X DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Adapun pagu anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan Rp 61,10 triliun.

"Kemendikdasmen secara resmi mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 157,76 triliun untuk support beragam program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti.

Tambahan anggaran tersebut antara lain bakal digunakan untuk memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, bakal digunakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP, menyediakan sarana dan peralatan pendidikan.

Kemudian juga memperluas support biaya pendidikan bagi pembimbing untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang S1 alias D4. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung program peningkatan pembelajaran nan inklusif, merata, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran unik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar gratis. Dalam slide paparan Mu'ti, Kemendikdasmen memerlukan tambahan Rp 306,51 triliun untuk memenuhi putusan tersebut.

"Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengusulkan tambahan anggaran untuk pembiayaan tindak lanjut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, ialah memastikan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara berjenjang dan berkelanjutan," tandas Mu'ti.

Di sisi lain, Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 2,86 triliun dari pagu sugestif 2027 sebesar Rp 58,24 triliun.

"Pagu anggaran Kemendikdasmen meningkat 2,86 triliun rupiah dari pagu sugestif 2027 nan sebesar 58,24 triliun rupiah," ujar Mu'ti.

Berikut adalah rincian sebaran pagu anggaran tersebut:

1. Rp 2,69 triliun untuk shopping operasional pegawai dan perkantoran.
2. Rp 58,36 triliun rupiah untuk pendanaan program-program prioritas.
3. Rp 30,8 miliar untuk Badan Layanan Umum pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Unit PKPDM.
4. Rp 9,05 miliar untuk PNBP pada unit Setjen, Ditjen GTK, Ditjen Dikmentiksus, dan Badan Bahasa.
5. Rp 9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan.
6. Rp 5 triliun untuk terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar 5 triliun rupiah.
7. Rp 250 miliar untuk support perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar rupiah.
8. Rp 7,21 triliun untuk sekolah nasional terintegrasi sebesar.
9. Rp 5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran.
10. Rp 14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan pembimbing non-ASN.
11. Rp 13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar sebesar.
12. Rp 40 miliar untuk studio guru.

(amw/whn)