Mendes Yandri dan Dirut BPJS Kesehatan Teken MoU Penguatan JKN di Desa

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito di instansi pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan bermufakat untuk memperkuat sinergi tugas dan kegunaan dalam rangka optimasi penyelenggaraan program agunan kesehatan nasional di desa dan wilayah tertinggal.

Yandri dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan semua rakyat di desa mempunyai agunan kesehatan serta melek dan mengerti pentingnya kesehatan, perlu digalakkan literasi tentang kesehatan di desa.

Apalagi, sekarang program Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Cita keenam, ialah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesehatan penduduk desa.

"Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) nan bahan bakunya tentu sebagian besar itu dari desa, perlu orang-orang nan sehat. Termasuk nan kelak menggerakkan dan terlibat langsung di koperasi desa merah putih juga perlu orang-orang nan sehat. Jadi kami tentu menyambut baik dan terima kasih kepada Pak dirut dan seluruh jejeran BPJS dan kami bakal mengawal MoU ini," ujar Yandri, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

"Sehingga semua penduduk sadar bahwa BPJS ini adalah perangkat pemerintah nan bisa memastikan pelayanan itu betul adanya, negara hadir. Dan kami tadi mendukung pernyataan pak Dirut BPJS, jangan sampai rakyat di desa itu miskin gara-gara sakit alias tidak sehat, jika ada BPJS Insyaallah itu bakal menjadi ringan beban ketika mereka sakit," sambungnya.

Oleh lantaran itu, lanjut Yandri, Kementerian Desa dan PDT bakal melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa program strategis nasional, ialah program JKN itu betul-betul terasa, dinikmati dan betul-betul dilaksanakan alias menjadi kebutuhan mendasar rakyat di desa.

"Karena dengan jumlah desa sangat besar 75.296 desa, rakyat Indonesia sebagian besar berada desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat Indonesia makmur dan Indonesia maju bakal menjadi kenyataan," ungkap Yandri.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa penguatan interoperabilitas info dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut ditegaskan melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan dan empat kementerian/lembaga nan difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama ini bakal melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kerja sama dengan Kemendes PDT bakal memperkuat ekspansi perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan wilayah afirmasi. Kerja sama ini bakal memastikan peserta JKN Ini mendapatkan perlindungan agunan kesehatan nasional sampai ke desa-desa.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan pedoman data, ekspansi cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," tegas Pujo.

Turut mendampingi Yandri dalam aktivitas ini, ialah Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik dan Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik.

Tonton juga video "Penjelasan BPJS Soal Wacana Aktivasi Otomatis Bayi di INAku"

(akn/ega)