Mendagri Ungkap Cara Baru Bikin Bansos Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut,

menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government alias Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala family (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak.

Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.

"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah support sosial, agar support sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari info Dukcapil nan punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan e-government, info Dukcapil diintegrasikan dengan info Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima support sosial mempunyai aset tanah.

Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door. Selain itu, info Dukcapil turut diintegrasikan dengan info kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.

"(Jadi) ada beberapa kementerian berasosiasi menjadi satu … tapi info nan dipakai awal, itu adalah info perorangan nan ada di Dukcapil," jelasnya.