Mendagri Tito: Optimalisasi Perumahan Rakyat Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, optimasi program perumahan rakyat tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kediaman layak, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Program tersebut bakal menggerakkan beragam sektor usaha, mulai dari perbankan, developer perumahan, hingga toko material bangunan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Dan ini jika seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini bakal menimbulkan ekosistem ekonomi nan berputar,” ujar Mendagri saat menghadiri aktivitas Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan perumahan di Indonesia tetap menjadi tantangan lantaran adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah dan kesiapan kediaman nan layak. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung pemerintah wilayah (Pemda), termasuk di area Indonesia Timur. Dukungan wilayah bakal mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jangkauan program perumahan bakal lebih terbatas.

Karena itu, Mendagri membujuk Pemda mendukung program perumahan melalui percepatan dan kemudahan perizinan, antara lain dengan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Daerah juga didorong membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Supaya tadi, developer-nya semangat untuk membangun perumahan. Dapat KUR juga, Kredit Usaha Rakyat,” jelas Mendagri.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyayangkan tetap banyak wilayah di Tanah Papua nan belum menerbitkan PBG bagi MBR. Menurutnya, kondisi tersebut berakibat pada belum meratanya akses masyarakat terhadap kediaman nan layak. Selain itu, jumlah MPP di wilayah Papua juga tetap relatif terbatas.

Untuk itu, Mendagri menyarankan wilayah nan belum mempunyai MPP agar mempelajari praktik baik nan diterapkan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dalam mengelola jasa publik terpadu.

“Di sana ada polisi buat ngurus SIM, paspor, imigrasi, semua enggak ada nan pakai seragam. Semuanya berpakaian seperti biasa [namun hasilnya lebih sigap dan maksimal],” tandas Mendagri.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, serta sejumlah pejabat mengenai lainnya.