Mendagri Tito Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Perkotaan di Tengah Laju Urbanisasi

Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan perkotaan nan terencana dan berkepanjangan di tengah laju urbanisasi nan terus meningkat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan kota tetap produktif, inklusif, dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mendagri menegaskan bahwa kota saat ini menjadi pusat ekonomi nasional sekaligus titik paling rentan terhadap beragam persoalan sosial.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka bakal menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak bisa bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan,” tegas Mendagri saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, kejadian urbanisasi nan tidak terkendali bakal memicu beragam masalah seperti area kumuh (slum area), meningkatnya kriminalitas, hingga tekanan biaya hidup nan tinggi di kota.

Secara tidak langsung, Mendagri menggambarkan bahwa peran kota di Indonesia sangat strategis lantaran menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal kebanyakan penduduk. Bahkan, dia menyinggung pengalaman negara maju seperti Jepang nan mengalami akibat serius akibat urbanisasi ekstrem.

Menurutnya, jika pembangunan kota tidak dirancang dengan baik, maka pengaruh jangka panjangnya bisa sangat berat, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya tata ruang kota nan disiplin.

“Kota nan bagus adalah kota nan mempunyai desain. Bukan kota nan tumbuh semaunya,” ujarnya.

Mendagri juga mengingatkan bahwa kebijakan nan tidak konsisten, terutama perubahan ruang hijau menjadi area komersial, bakal berakibat langsung pada musibah seperti banjir. Selain itu, dia menilai kota di Indonesia tetap belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau, padahal perihal tersebut terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, Mendagri mencontohkan praktik di negara lain seperti Singapura nan sukses menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan akomodasi publik nan baik.

Menutup pesannya, Mendagri kembali menegaskan bahwa pemerintah wilayah kudu bisa mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru. Secara tidak langsung, dia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan nan matang, kota bisa berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.

Sebagai informasi, APEKSI merupakan wadah 98 pemerintah kota di Indonesia nan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perkotaan. Kegiatan Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI nan direncanakan digelar di Medan pada pertengahan 2026.

Selain itu, pemilihan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah menjadi titik krusial konsolidasi kebijakan perkotaan, terutama dalam menghadapi tantangan dunia dan domestik. 

(*)