Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah soal Korupsi dan Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga integritas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Pesan itu disampaikan menyusul tetap adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran nan dinilai dapat merusak gambaran kepala wilayah secara luas.

Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito menegaskan ada dua perihal nan kudu menjadi perhatian serius para kepala daerah, ialah praktik korupsi dan inefisiensi anggaran.

“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membikin kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” tegasnya di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Menurut Tito, persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Karena itu, ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak berakhir pada perseorangan nan terlibat, tetapi bisa meluas ke seluruh pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah wilayah dan pemerintah pusat. Padahal, kepercayaan itu menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Tito mengakui banyak kepala wilayah nan sebenarnya telah bekerja dengan baik dan menghasilkan beragam inovasi. Namun, menurut dia, capaian positif itu kerap tertutup oleh pemberitaan negatif nan lebih sigap menyebar dan mudah menjadi viral.

Ia pun mencontohkan bahwa ratusan ribu orang bisa saja bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan nan mencuri perhatian publik dapat membentuk persepsi nan tidak berimbang. Karena itu, Tito mendorong asosiasi kepala wilayah agar lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan penemuan wilayah secara berkelanjutan.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik nan terbuka. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi kudu melangkah beriringan dengan keterbukaan info dan publikasi keahlian pemerintah daerah.

“Nah, oleh lantaran itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.

Pernyataan Tito tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan integritas di daerah. Ia menilai, hubungan nan baik antara pemerintah pusat dan wilayah sangat berjuntai pada kepercayaan, nan dibangun melalui keahlian nan baik dan persepsi publik nan positif.