Mendagri Sebut Prabowo Minta Penertiban Spanduk Promosi: Tidak Indah

Balikpapan, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyoroti soal keelokan dan kebersihan lingkungan nan terganggu lantaran spanduk alias baliho.

Tito menyampaikan pernyataan itu di hadapan kepala wilayah dan provinsi dalam aktivitas Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9).

Dia bercerita beberapa hari lampau rapat dengan Prabowo. Presiden, kata Tito, mau pusat dan Pemda bergerak untuk membikin kota jadi bersih serta indah.

"Dia juga menyoroti masalah spanduk-spanduk untuk promosi gambar-gambar itu membikin tidak nyaman, tidak indah," ujar dia.

Spanduk promosi semacam itu nan terbuat dari kain alias berbahan PVC hanya bakal berhujung menjadi sampah.

"Ini bisa ditertibkan, ini bisa. Dengan perda juga bisa," imbuh Tito.

Tito lantas membandingkan pemasangan spanduk di daerah-daerah dengan situasi di negara-negara maju. Menurutnya, tak ada spanduk bergambar berkibar-kibar di jalanan alias tempat umum lain di negara-negara maju. Mereka sudah mulai menggunakan video tron nan pemasangannya diatur oleh pemerintah.

Di kesempatan itu, Tito juga menerangkan pemerintah pusat mendorong pemda agar mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu termasuk rumah tangga hingga hilir. Sampah-sampai itu mestinya bisa di-reduce, recycle, dan reuse.

"Ini banyak sebenarnya daerah-daerah nan mengerjakan. Tapi, ada juga nan cuek,"ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong aktivitas bersih-bersih agar menjadi kebiasaan sehingga lingkungan nan kondusif dan asri bisa tercipta.

Persoalan lingkungan ini juga menjadi salah kategori dalam arena penghargaan Pemda Berprestasi ialah Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Kategori tersebut dimenangkan oleh Tana Tidung untuk tingkat kabupaten, Bontang untuk tingkat kota, dan Kalimantan Selatan untuk tingkat provinsi.

Ajang penghargaan ini digelar Kemendagri sebagai apresiasi terhadap pemerintah wilayah nan menjalankan program berasas kebutuhan masyarakat dengan baik. Kementerian menunjuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai penyelenggara.

Tercatat ada 32 terdiri dari pemkab, pemkot, dan pemprov nan mendapat penghargaan ini.

(isa/isn)