Mendagri Prihatin Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Ingatkan soal Mawas Diri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tertangkapnya Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) nan digelar KPK.

Tito mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan beragam upaya pencegahan korupsi terhadap kepala daerah, mulai dari pembekalan melalui retret kepala daerah, penguatan sistem finansial nan lebih transparan, hingga pembinaan secara berkala.

"Saya prihatin lantaran kepala wilayah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem finansial lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).

Ia menambahkan, para kepala wilayah juga pernah dikumpulkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul untuk mendapatkan pengarahan mengenai tata kelola pemerintahan nan baik. Meski demikian, kasus korupsi tetap tetap terjadi.

"Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, tetap terjadi juga," ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol perilaku setiap kepala wilayah lantaran mereka merupakan pejabat nan dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.

"Kita kan enggak bisa. Pertama, mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya," ucapnya.

Karena itu, dia menilai aspek integritas pribadi menjadi kunci utama dalam mencegah tindak pidana korupsi.

"Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," katanya.

Tito berambisi OTT nan kembali menjerat kepala wilayah dapat menjadi pelajaran bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta menjauhi praktik korupsi.

"Jadi saya berambisi dengan adanya OTT kepala wilayah seperti termasuk Lombok ini, kepala wilayah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," tegas Tito.

OTT KPK

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjaring dalam OTT KPK berbareng 18 orang lainnya. OTT ini mengenai dugaan penerimaan bupati dalam proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan duit tunai senilai ratusan juta rupiah.

Tujuh orang nan diamankan, termasuk bupati, tengah dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status norma dari para pihak nan diamankan.

Belum ada komentar dari Lalu Ahmad soal OTT ini.