Mendagri Dorong Sinergi Pemda se-Sulawesi demi Stabilitas dan Pemerataan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh kepala wilayah di wilayah Sulawesi untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai strategis guna menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial demi mendukung pemerataan ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan dalam aktivitas Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5). Ia menekankan bahwa kekompakan antarunsur ketua di wilayah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.

"Semua masalah nyaris semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat alias program-programnya kepala wilayah bisa dieksekusi baik jika seandainya ada kekompakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).

Tito menilai, Sulawesi mempunyai peran krusial sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia nan didukung potensi sumber daya alam melimpah. Oleh lantaran itu, stabilitas di pulau ini menjadi modal krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirinya menegaskan bahwa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud tanpa adanya situasi nan kondusif. Menjaga keamanan wilayah sekarang menjadi tanggung jawab berbareng antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda.

"Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, sungguh mahalnya sehat setelah kita sakit, sungguh mahalnya kondusif setelah tidak aman," tegas dia.

Pengalaman bentrok sosial masa lampau di beberapa wilayah Sulawesi kudu menjadi pelajaran berbobot bagi seluruh pihak. Tito pun menyarankan pola komunikasi informal dan pertemuan rutin untuk mempererat hubungan antaranggota Forkopimda.

Di samping itu, kepala wilayah juga diinstruksikan untuk memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga harmoni masyarakat. Menurutnya, FKUB terbukti efektif dalam memitigasi potensi gesekan nan berlatar belakang keagamaan agar tidak meluas.

Dukungan anggaran dari pemerintah wilayah menjadi aspek penentu agar FKUB dapat menjalankan kegunaan komunikasi secara optimal. Langkah ini krusial untuk memastikan penemuan awal melangkah di tingkat akar rumput.

Pemerintah wilayah juga diminta mengaktifkan kembali Tim Penanganan Konflik Sosial di wilayah masing-masing. Instrumen ini berfaedah memantau indikasi awal ketegangan sosial sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan nan lebih besar.

"Tidak pernah ada kerusuhan nan terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu kudu dihentikan, dicegah agar tidak pecah," pungkas Tito.

Sebagai informasi, aktivitas strategis ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi turut datang untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan ini.

(rir)

Add as a preferred
source on Google