Mendagri Beri Sinyal ASN di Wilayah Darurat Abu Vulkanik Boleh WFH

Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada ASN di beragam pemerintahan wilayah (pemda) nan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan kerja dari rumah (WFH). Pemberlakuan WFH ASN dapat diterapkan menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Tito menjelaskan Kemendagri terus melakukan komunikasi tingkat provinsi dengan Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Tito mengatakan Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada kabupaten dan kota masing-masing.

"Kalau memang ada potensi nan bakal berpengaruh rawan untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor jasa publik, termasuk juga aktivitas masyarakat, termasuk juga aktivitas belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi akibat kesehatan, maupun akibat keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi, saranan, dan lain-lain," kata Tito dalam bertemu pers daring di akun YouTube Bakom, Minggu (6/9/2026).

Tito mengatakan jika situasi di wilayah darurat lantaran akibat erupsi Gunung Anak Kraktau, pemda dapat memberlakukan WFH kepada pegawainya. Kedaruratan berasas aspek kesehatan dan keamanan.

"Kalau itu dianggap situasinya emergency alias darurat, termasuk juga jika situasi pemerintah kabupaten/kota memandang aspek kesehatan dan aspek keamanan di wilayah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN manajemen negara, bisa terganggu, maka nan dapat dilakukan work from home," ujar Tito.

Skema WFH ASN, kata Tito, dapat dilakukan 50%, terutama untuk satuan kerja di bagian kesehatan dan sosial masyarakat. Skema WFH 75% juga dapat diterapkan, jika dianggap perlu lantaran menimbang aspek kesehatan dan keamanan.

"Bisa dilakukan sebagian seperti nan sering kita lakukan, misalnya 50%, terutama sektor-sektor nan sangat esensial, seperti sektor kesehatan, bagian kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian nan menangani masalah kelistrikan misalnya, ini kudu bisa tetap berjalan," ucap Tito.

"Tapi ada nan mungkin itu bahwa dianggap rawan bagi kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa perlu banyak berpengaruh terhadap jasa publik masyarakat dilakukan dengan working from home misalnya, sampai 75%-80%, jika itu dianggap perlu, maka nan dapat dilakukan kepala wilayah masing-masing," tegasnya.

Kepada seluruh pemerintah daerah, Tito mengingatkan untuk terus mengikuti secara intensi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah wilayah diminta berkoordinasi dengan PVMBG, BMKG, hingga BNPB.

"Ini kita kudu melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa rawan alias seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di beragam sektor, termasuk sektor nan manajemen pemerintahan," imbuhnya.

(rfs/idn)