Menaker Ungkap Potensi Badai PHK di Depan Mata, Siapkan Hal Ini

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui ancaman potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) makin nyata di Indonesia. Beberapa kejadian jadi pemicu utamanya, seperti penutupan pabrik kreator keramik di Bekasi ataupun rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dari Indonesia ke Vietnam.

"Ya contoh kan tadi satu mengenai dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas, dan seterusnya dan itu berpotensi (terjadi PHK) dan seterusnya," kata Yassierli saat ditemui wartawan usai Rakernas KSPI, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Yassierli mengatakan sejauh ini pihaknya bakal terus memantau perkembangan nan terjadi, utamanya melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos).

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya, kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian memandang ini kondisinya nan mana ini sekarang sedang kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana," terang Yassierli.

Melalui pemantauan ini, dia mengatakan Kemnaker dapat melakukan langkah mitigasi terjadinya PHK seperti meminta penyelesaian antara perusahaan dengan pekerja nan berkarakter bipartit, maupun langkah lainnya.

"Ya jadi ada beberapa nan kemudian jika tetap dalam taraf ada ancaman alias akibat PHK. Ada nan kemudian kita minta penyelesaiannya tetap berkarakter bipartit. Ada nan kemudian memang mediator kita kudu turun. Ada nan kemudian kita kudu pembelaan dengan kementerian-kementerian lain lantaran bisa jadi itu adalah akibat dari kebijakan," ujar Yassierli.

Saat ditanya apakah mitigasi nan biasa dilakukan Kemnaker juga bertindak untuk potensi PHK massal imbas dua pabrik komponen otomotif asal Jepang berencana pindah dari Indonesia ke Vietnam, Yassierli hanya mengatakan setiap masalah mengenai ketenagakerjaan mempunyai penyelesaian nan berbeda-beda.

"Case tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada nan kita sorong bipartit dulu, ada nan kemudian kita kudu datangi, ada nan kudu kita panggil manajemennya dan seterusnya. Itu case by case nanti," ujar Yassierli.

Ribuan Buruh Berpotensi Kena PHK
Sebagai informasi, dalam kesempatan nan sama Penasihat Khusus Presiden bagian Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam berpotensi menimbulkan PHK massal terhadap 7 ribu buruh.

Meski tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan nan mau hengkang dari Indonesia itu, dia memberikan petunjuk bahwa dua pabrik itu berinisial PT J dan PT S dan mempunyai induk upaya di Jepang. Di mana saat ini PT J mempunyai sekitar 7 ribu karyawan, dan dari jumlah itu dia menerima berita setidaknya 4 ribu tenaga kerja dapat terimbas PHK.

Lebih lanjut Said mengatakan saat ini PT S mempunyai sekitar 4 ribu karyawan. Dari jumlah itu sekitar 3 ribu pekerja terancam kena PHK, meski dia ragu jumlah akhir pekerja nan ter-PHK bakal sebanyak itu.

"Kalau nan PT S-nya jumlah karyawannya 4 ribu. Bahkan lebih parah lagi (dari PT J), 3 ribu (terkena PHK) omong-omongnya. Tapi mungkin di ribuan lah," ujarnya.

Sementara untuk potensi PHK massal imbas penutupan pabrik di Bekasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan sebanyak 55 ribu pekerja berpotensi terkena PHK dalam waktu dekat akibat persoalan gas industri.

"Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua lantaran gas industri," kata Andi Gani.

Menurut Andi Gani, ancama PHK ini terjadi setelah salah dua pabrik di Bekasi telah memastikan bakal menutup operasional sehingga perlu melakukan pemangkasan terhadap seluruh pekerjanya.

"Dua pabrik personil saya nan terbesar di Bekasi tutup bang. Itu Granito, segera menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik, lantaran gas industri," ungkapnya.

Dalam perihal ini, Andi Gani menyebut kenaikan nilai gas industri menjadi salah satu aspek nan memberatkan bumi usaha. Dia berambisi agar pemerintah dapat segera mencari jalan keluar secepatnya. Sebab Andi Gani cemas jika masalah tersebut tak diselesaikan, gelombang PHK bisa semakin meluas hingga ke industri tekstil.

"Karena nilai gas itu dari US$ 6, sekarang per hari ini sudah US$ 23 per MMBtu. Jadi ini sangat mengerikan. Sebentar lagi menyusul tekstil, pokoknya nan makai gas industri pasti bakal berat," imbuh Andi Gani.

(igo/hal)