Menag Bicara Perpres soal LGBTQ: Concern Pemerintah Sejalan dengan MUI

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan perhatian pemerintah sejalan dengan perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan umat beragama. Hal itu, menurutnya, tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 nan memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.

“Bahkan Bapak Presiden juga belum lama ini menetapkan, menerbitkan Perpres nan sangat terkenal, Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029,” kata Nasaruddin saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) MUI di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (26/7).

Ia kemudian menjelaskan sejumlah poin nan tercantum dalam beleid tersebut.

“Apa intinya? nan menyebut beberapa ancaman pertahanan non militer. Antara lain penyebaran mengerti ateisme, itu definitif disebutkan. Lunturnya nasionalisme, cinta tanah air, gambling daring, perang info serta penyebaran budaya LGBTQ, dan sebagainya. Itu definitif disebutkan,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, substansi dalam Perpres tersebut menunjukkan pemerintah mempunyai perhatian nan sama dengan MUI nan saat ini tengah mengusulkan RUU tentang LGBTQ.

“Concern pemerintah sama dengan concern Majelis Ulama dan umat berakidah nan lain. Dengan demikian, kita sudah mengarah pada satu jalan nan sama untuk membangun sebuah negara bangsa nan sangat disegani,” kata Nasaruddin.

Ia berambisi kesamaan arah antara pemerintah dan MUI dapat menjadi modal dalam membangun Indonesia nan semakin maju dan disegani di tingkat internasional.

“Dan dengan demikian, insyaallah kita berambisi mudah-mudahan bangsa kita kelak ini bakal menjadi bangsa nan bisa menciptakan suatu contoh bahwa tetap ada negara nan berpenduduk kebanyakan muslim bisa kompetitif dengan negara-negara nan besar lainnya,” tuturnya.

Usai acara, Nasaruddin menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh lantaran itu, apa nan menjadi pelanggaran alias penyimpangan kudu diselesaikan dalam koridor hukum.

“Iya. Semuanya ada aturannya ya, semua ada aturannya. Kita konsisten terhadap patokan nan telah disepakati. Ya. Jadi, saya mengimbau, mari kita semuanya semua pihak ya bekerja sesuai dengan koridor norma nan telah ada. Negara kita negara hukum, ya,” ujar Nasaruddin.

“Kalau ada pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, kita selesaikan secara norma dan jangan kita main pengadil sendiri ya. Karena itu bukan negara norma lagi namanya,” lanjutnya.

Selain itu, Nasaruddin menyebut Indonesia sebagai negara nan sangat menghargai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.

“Tapi, alhamdulillah Indonesia sangat menghargai kewenangan asasi manusia, ya, dan juga Indonesia ini sangat menghargai kesetaraan gender, Indonesia juga sangat menghargai pendapat-pendapat siapapun juga, ya. Sepanjang itu kita lakukan secara terbuka dan tidak melanggar hukum, pasti semua pihak, termasuk pemerintah bakal memberikan apresiasi,” kata dia.

Ajak Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah

Selain menyinggung Perpres tersebut, Nasaruddin juga membujuk masyarakat mendukung beragam kebijakan pemerintah nan dinilainya berpihak kepada masyarakat, khususnya golongan kurang mampu.

Ia mencontohkan program hilirisasi, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan hingga 2 juta unit rumah, Koperasi Merah Putih, redistribusi lahan kepada masyarakat, hingga ekspansi program danasiwa LPDP.

Menurutnya, golongan nan paling banyak merasakan faedah dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah masyarakat luas, termasuk umat Islam.

“Kalau kita bicara tentang hilirisasi, hilirisasi itu siapa nan paling banyak di hilir, adalah umat kita. Kalau kita bicara tentang sekolah rakyat nan serba gratis, siapa nan bakal jadi penikmat sekolah rakyat itu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung program Sekolah Garuda nan memberikan danasiwa kepada anak-anak berprestasi dari family kurang mampu.

Nasaruddin kemudian menyinggung pembangunan perkampungan nelayan, pembangunan dua juta unit rumah, hingga Koperasi Merah Putih nan menyasar masyarakat desa.

“Bahkan sekarang ini, pemerintah bakal membangun perkampungan nelayan, apalagi sampai 2 juta unit rumah, siapa nan bakal jadi penikmat terhadap kebijakan itu? Ya, kemudian juga Koperasi Merah Putih nan bakal menyusul menyusul ke pedesaan-pedesaan. Siapa nan menghuni pedesaan, adalah orang-orang miskin banyak dan tentu nan bakal banyak menikmati itu kelak adalah siapa jika bukan umat kita,” katanya.

Selain itu, Nasaruddin mengatakan biaya danasiwa LPDP juga terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat nan dapat memperoleh manfaat.

“Kemudian juga LPDP, pemberi beasiswa, dananya sekarang semakin membesar. Dan siapa nan bakal menikmati danasiwa nan sebanyak itu adalah mereka-mereka nan tidak mampu. Dengan demikian, saya mengimbau kepada kita semuanya mari kita memberikan support penuh terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini,” katanya.

Nasaruddin pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jejeran MUI, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menilai sinergi antara Kementerian Agama dan MUI selama ini telah melangkah erat, apalagi banyak pejabat Kementerian Agama nan juga menjadi pengurus MUI.

“Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan terima kasih nan sesungguhnya dan setinggi-tingginya kepada segenap para pengurus Majelis Ulama dari beragam tingkatan, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Karena semakin ke bawah, semakin ke wilayah semakin nyata kerja sama antara pemerintah dengan Majelis Ulama,” ujar Nasaruddin.

“Dari KUA ke KUA itu simetris. Bahkan terjadi rangkap kedudukan di mana-mana. KUA juga merangkap sebagai pengurus Majelis Ulama. Kan Depag Agama juga banyak merangkap jadi pengurus Majelis Ulama, Kakanwil Agama juga. Dan memang itu sinergi sangat diperlukan dalam era seperti sekarang ini,” pungkasnya.