Megawati Minta Reformasi PBB: Hapus Hak Veto-Masukkan Pancasila dalam Piagam PBB

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk penghapusan kewenangan veto dan memasukkan Pancasila dalam Piagam PBB.

Hal itu disampaikan Megawati dalam orasi kebangsaan pada peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Megawati menilai struktur PBB saat ini sudah tidak relevan lantaran dibentuk berasas konfigurasi politik pasca-Perang Dunia II.

Ia pun menghidupkan kembali pidato Presiden pertama RI Soekarno berjudul 'To Build The World Anew' nan disampaikan di Sidang Umum PBB pada 1960.

“Bung Karno menyerukan reformasi alias re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno,” kata Megawati.

Menurutnya, salah satu langkah krusial adalah menghapus kewenangan veto nan dimiliki negara-negara besar lantaran dinilai menciptakan ketimpangan dalam sistem global.

Gagasan tersebut sebelumnya juga kerap disuarakan Megawati dengan menekankan pentingnya kesetaraan antarnegara di PBB .

“Bung Karno mengusulkan penghapusan kewenangan veto nan dimiliki negara pemenang Perang Dunia II. Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional,” tegasnya.

Selain itu, Megawati juga mendorong reformasi struktural Dewan Keamanan PBB serta pemindahan markas besar organisasi tersebut ke negara nan netral, agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.

Ia menilai reformasi tersebut mendesak dilakukan di tengah situasi geopolitik dunia nan semakin tidak stabil.

Megawati menyinggung beragam bentrok internasional sebagai tanda bahwa sistem bumi saat ini sedang mengalami guncangan.

“Dunia sekarang memerlukan pemikiran pengganti tentang gimana perdamaian bumi diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok, dan pidato ‘To Build The World Anew’ menjadi jawaban,” ujarnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa praktik neokolonialisme dan imperialisme tetap berjalan dalam corak baru di era modern.

Karena itu, dia mendorong digelarnya Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai upaya menjaga kedaulatan negara-negara berkembang.

“Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia,” terangnya.