MBG yang Mengusik Akal Sehat Publik

Berbagai catatan kritis nan yang menyasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya dilihat sebagai daya demokrasi. Kritik bukan ancaman, melainkan penyeimbang nan menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Namun, kritik nan kuat memerlukan injakan nan utuh. Tidak cukup hanya menginventarisasi pertanyaan, tetapi juga menimbang konteks, membaca kreasi kebijakan, dan memahami arah besar nan sedang dibangun.

Di sinilah diskursus tentang MBG kerap tergelincir pada bagian teknis, lampau luput membaca arsitektur besarnya. Pertanyaan tentang sumber anggaran memang paling kencang mengemuka. Pasalnya, MBG dihitung dalam kluster anggaran pendidikan. Transparansi fiskal adalah keniscayaan. Namun, menyederhanakan realokasi sebagai sekadar “penghematan” tanpa memandang APBN sebagai perangkat rekayasa ekonomi justru mengaburkan prinsip nan mau dicapai.

Anggaran negara bukan entitas statis. Realokasi adalah keniscayaan dalam setiap perubahan prioritas pembangunan. nan menjadi soal bukan apakah terjadi pergeseran, melainkan apakah pergeseran itu produktif, terukur, dan berdampak.

Dalam konteks MBG saat ini, negara sedang menggeser orientasi belanja—dari nan selama ini banyak terserap pada mega proyek padat modal menuju intervensi langsung pada konsumsi dasar sekaligus produksi pangan rakyat. Langkah ini bukan sekadar realokasi biasa, melainkan juga manifestasi konkret dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya memperkuat pembangunan sumber daya manusia nan unggul, sehat, dan berkekuatan saing menuju Indonesia Emas 2045.

MBG datang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi peradaban bangsa. Dengan menyediakan makan bergizi setiap hari bagi puluhan juta anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, program ini menyasar akar masalah stunting dan malnutrisi nan bertahun-tahun menjadi penghambat utama kualitas SDM Indonesia.

Lebih dari itu, MBG merupakan manifestasi holistik Asta Cita nan mengusung dimensi pembangunan dari pinggiran. Selain merangsang antusiasme ekonomi lokal, program ini juga menguatkan fondasi SDM di daerah, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Permintaan pangan nan masif dan terukur menciptakan agunan pasar permanen bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan di desa-desa. Uang negara tidak lagi hanya berputar di pusat, tetapi juga mengalir ke pinggiran, menciptakan pengaruh multiplier nan inklusif dan berkelanjutan. MBG menjadi instrumen sekaligus membangun manusia unggul dan ekonomi rakyat di daerah. Dua pilar ini saling menopang dalam visi Asta Cita.

Pengalaman empiris periode 2015-2023 cukup terang sebagai pembanding. Belanja prasarana saat itu menembus lebih dari Rp2.000 triliun. Struktur pembiayaannya didominasi BUMN karya dan korporasi besar. Efek pengganda memang ada, tetapi tidak merata—terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) selama periode tersebut condong stagnan di kisaran 100–105. Meski sekarang NTP nasional Maret 2026 berada di 125,35, peningkatannya belum merata dan tetap rentan fluktuasi. Begitu pula Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) nan menggelontorkan lebih dari Rp1.400 triliun, stabilitas makro terjaga, tetapi pengedaran manfaatnya tidak sepenuhnya menjangkau lapisan bawah secara langsung.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, akibat shopping pemerintah sangat berjuntai pada siapa penerima pertama (first recipient) dan seberapa sigap duit tersebut beredar kembali dalam ekonomi domestik (velocity of money).

Belanja prasarana biasanya mempunyai fiscal multiplier 1,3–1,6 dalam jangka menengah. Namun, perihal itu sering terkoreksi lantaran komponen impor dan konsentrasi pada kontraktor besar serta BUMN, sehingga sebagian biaya “bocor” keluar dari ekonomi lokal.

Sebaliknya, shopping langsung ke konsumsi rumah tangga berpenghasilan rendah seperti MBG berpotensi menghasilkan multiplier lebih tinggi antara 1,5–1,8, lantaran marginal propensity to consume golongan ini tinggi. Uang condong beredar lebih sigap di tingkat lokal, menciptakan pengaruh perputaran ekonomi sirkular harian.

Dengan pagu MBG sekitar Rp335 triliun, jika 60–70% terserap bahan pangan lokal, Rp200–240 triliun lebih dapat langsung mengalir ke petani, peternak, dan UMKM di daerah. Bandingkan dengan shopping prasarana senilai sama nan multiplier-nya condong lebih rendah dan manfaatnya lebih terkonsentrasi serta temporer.

Data BPS menunjukkan sektor pertanian menyerap sekitar 28–29% tenaga kerja nasional, tetapi hanya menyumbang 13–14% terhadap PDB. MBG berfaedah sebagai redistribusi shopping negara ke sektor padat karya ini, sekaligus menjadi mesin ekonomi berbasis rakyat nan bekerja dari bawah—langsung menciptakan permintaan riil bagi produksi lokal.

Secara komparatif, pemerintahan sebelumnya jelas menempatkan prasarana sebagai prioritas dengan anggaran jumbo. Kini, anggaran itu diarahkan terserap langsung ke bawah. Perbedaannya mendasar. Infrastruktur berkarakter lumpy investment; besar, terpusat, dan padat modal. MBG adalah distributed spending nan menyebar, berulang, dan padat karya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan MBG berpotensi menambah PDB nasional Rp14,5 hingga Rp26,8 triliun. Inflasi secara keseluruhan tetap terkendali. Artinya, MBG bukan sekadar perubahan program. Ia adalah koreksi terhadap bias lama shopping negara—dari nan terlalu lama berpihak pada struktur ekonomi besar menuju keberpihakan nan lebih konkret pada ekonomi rakyat.

Polemik tentang anggaran pendidikan juga perlu didudukkan secara jernih. Jika pendidikan dipahami semata sebagai ruang kelas, perdebatan bakal berakhir di sana. Padahal, seorang anak nan lapar tidak sedang belajar, tetapi sedang bertahan. MBG bukan pesaing pendidikan, melainkan fondasinya.

Di level implementasi, kritik publik terhadap transparansi SPPG, model bisnis, hingga kasus keracunan telah menjadi bahan koreksi. Namun, masalah teknis tersebut tidak serta-merta membatalkan legitimasi kebijakan. Solusinya bukan menghentikan program, melainkan membenahi sistem.

Dalam beragam kunjungan kerja mendampingi Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung—dari Sulawesi hingga Maluku—kami menemukan validitas kritik publik mengenai penerapan program. Salah satu kebenaran nan mencolok adalah lemahnya penerapan standarisasi SPPG, sehingga banyak dapur nan belum memenuhi kriteria.

Namun saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bergerak sigap melakukan pembenahan dengan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi halal. Langkah ini patut diapresiasi dan kudu terus didorong hingga mencapai seluruh dapur.

Hal lain nan juga menjadi temuan di lapangan adalah lambannya respons pemerintah wilayah menyambut permintaan nan tinggi, sehingga tetap banyak terjadi suplai kebutuhan dapur lintas daerah.

Pemda semestinya segera melakukan kajian proyeksi kebutuhan pangan lokal, menyusun rencana produksi berbasis permintaan MBG, dan menerbitkan kebijakan nan mewajibkan serapan minimal bahan baku dari petani dan UMKM setempat. Tanpa itu, potensi daya ungkit multiplier ekonomi di wilayah bakal bocor, dan MBG hanya menjadi pasar bagi pemasok besar dari luar.

Untuk mewujudkan potensi besar MBG, beberapa rekomendasi konkret perlu segera dilakukan. Pertama, mewajibkan serapan minimal 60–70 persen bahan pangan lokal dengan sistem traceability digital. Kedua, memperkuat audit independen oleh BPK, KPK, dan lembaga swasta. Ketiga, mempercepat desentralisasi ke wilayah dengan standar SNI, SLHS, dan sertifikasi legal nan ketat. Keempat, mengintegrasikan MBG dengan program Kementerian Pertanian agar supply response petani betul-betul terakselerasi.

MBG bukan program tanpa cacat. Namun, dia juga bukan ancaman sebagaimana dikhawatirkan. MBG adalah ikhtiar besar nan memerlukan pengawasan, penyempurnaan, dan keberanian untuk terus melangkah.

Kita boleh berbeda pandangan. Namun jangan sampai perbedaan itu meredupkan kejernihan membaca degub kebutuhan masyarakat di bawah. MBG bukan sekadar makan gratis. Ia adalah perangkat negara paling tegas untuk memacu antusiasme ekonomi lokal menjadi tulang punggung kesejahteraan nasional. MBG juga merupakan instrumen untuk mengoreksi shopping negara nan selama ini berputar di kalangan konglomerat.

Sudah terlalu lama perekonomian Indonesia dibangun di atas konsentrasi modal segelintir elite ekonomi di kota-kota besar. Kini saatnya kesempatan itu dibagi ke kampung-kampung, ke beragam wilayah di penjuru Indonesia. Dengan prinsip pengedaran pembangunan ini, MBG menjelma sebagai perangkat koreksi sejarah.