Mayoritas Warga Jepang Tolak Senjata Nuklir dan Kecam Serangan AS ke Iran

Bendera Jepang.(Anadolu)

HASIL jajak pendapat nan dilaporkan salah satu media besar pada Minggu (2/8) menunjukkan bahwa 76% masyarakat Jepang mendukung penegakan tiga prinsip non-nuklir negara itu, ialah tidak memproduksi, memiliki, alias mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya.

Survei tersebut juga menemukan bahwa 77% percaya bahwa Jepang semestinya tidak mengharapkan pembagian senjata nuklir, sebuah pengaturan di mana Amerika Serikat bakal menempatkan senjata nuklir di Jepang untuk operasi bersama.

Karena Jepang adalah satu-satunya negara nan pernah menderita akibat peledak atom dalam perang, hasil tersebut menyoroti sentimen anti-nuklir nan kuat seiring meningkatnya perdebatan tentang revisi prinsip-prinsip tersebut.

Dukungan agar Jepang berasosiasi dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir menjelang konvensi peninjauan pertamanya pada November berada di nomor 55%, turun 5 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Orang-orang nan menentang Jepang berasosiasi dengan perjanjian tersebut berjumlah 42%, di mana 56% mengatakan perjanjian itu tidak bakal mengarah pada penghapusan senjata nuklir, menurut survei nan hasilnya dilaporkan Tokyo Shimbun.

Ketika ditanya tentang langkah-langkah AS baru-baru ini, 90% responden mengatakan mereka menentang tindakan militer AS terhadap Iran dan Venezuela. Dari mereka nan disurvei, 44% mengatakan pemerintah Jepang semestinya menyatakan keprihatinan atas serangan AS terhadap Iran, sementara 34% mengatakan tanggapannya -- nan tidak mendukung maupun mengkritik serangan tersebut -- sudah tepat.

Sebanyak 63% responden mengatakan ada kemungkinan besar alias sedang bahwa senjata nuklir bakal digunakan dalam perang dalam 10 tahun ke depan, turun 9 poin persentase dari 2024.

Sementara, 33% mengatakan ada kemungkinan besar alias sedang bahwa Jepang bakal berperang, turun 2 poin persentase dari tahun sebelumnya. Jepang dipandang sebagai negara nan cinta tenteram oleh 86% responden. Di antara mereka, 31% mengatakan penguatan diplomasi tenteram diperlukan agar Jepang tetap menjadi negara nan tidak berperang.

Terkait keputusan pemerintah pada April untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan, 36% mengatakan ekspor kudu dibatasi pada peralatan nan tidak mematikan, apalagi kepada sekutu.

Sementara, campuran 53% mengatakan larangan tersebut kudu dipertahankan alias kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Survei nan menargetkan 3.000 orang berumur 18 tahun ke atas itu dilakukan pada Juni dan Juli oleh sebuah organisasi jajak pendapat nasional nan dibentuk oleh Kyodo News dan para anggotanya. (Ant/P-3)