Masyarakat Diminta Sadar, Tren Overconsumption dan FOMO Ikut Picu Krisis Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Budaya overconsumption alias konsumsi berlebih nyatanya berpengaruh terhadap krisis iklim nan semakin terasa. Hal itu, salah satunya disebabkan tren Fear of Missing Out (FOMO) nan membudaya melalui konten di sosial media.

Menurut Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Muhammad Imam, kejadian itu bisa ditanggulangi lewat hadirnya sebuah kebijakan nan tegas. untuk memerangi krisis iklim. Karenanya, orang muda diminta aktif sebagai pemasok perubahan.

"Orang muda untuk aktif terlibat dalam proses kebijakan, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai tokoh perubahan," kata Imam saat seminar dan workshop bertema "From FOMO to Overconsumption: Ketika Tren Jadi Toxic Buat Bumi" nan diadakan di Kampus UI Depok, seperti dikutip Minggu (26/4/2026).

Sementara dari kaca mata pemerintah, Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Adam Faza Gimnastiar menjelaskan, pergeseran pendekatan pengelolaan lingkungan dari end of pipe menuju pendekatan preventif berbasis Sustainable Consumption and Production (SCP).

Dia mengamini, peran pemerintah sangat besar dan luas.

"Pemerintah berkedudukan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat," tutur Adam pada aktivitas senada.

Berikutnya, dari perspektif pandang perusahaan, Sustainability & External Affairs Asst. Manager dari sebuah perusahaan FMCG Ariq Gilang Narendra menekankan, keberlanjutan tidak bisa dicapai secara parsial.

"Dunia upaya kudu melangkah seiring dengan kebijakan publik dan kerjasama lintas sektor. Jadi krusial menerapkan SCP di seluruh rantai nilai bisnis," tegas dia.

Merangkum materi disampaikan para pembicara, Co-Founder & Direktur Eksekutif Yayasan Partisipasi Muda (YPM) Neildeva Despendya menyoroti akibat perubahan suasana terhadap kehidupan orang muda, termasuk meningkatnya akibat eco-anxiety.

Dia berkeyakinan, tetap ada disparitas antara kebijakan pemerintah dan apa nan dibutuhkan orang muda untuk dijembatani

"Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata generasi muda-yang perlu dijembatani melalui partisipasi bermakna," dia menandasi.

Sebagai informasi, seminar mengenai diselenggarakan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) nan bekerja-sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada 18 April 2026.

Seminar melibatkan 95 orang muda berumur 16-24 tahun nan berasal dari beragam wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya pada 18 April 2026. Mereka terdiri dari siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan mahasiswa di bidangnya masing-masing.

Setelah sesi seminar, peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dalam kelompok-kelompok mini untuk menyusun policy brief. Setiap golongan mensimulasikan proses negosiasi dan pengambilan keputusan antar tokoh kebijakan, hingga menghasilkan rekomendasi konkret mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Hasil policy brief diharapkan menjadi corak kontribusi nyata orang muda dalam mendorong kebijakan lingkungan nan lebih progresif dan responsi terhadap tantangan zaman.

Melalui program ini, YPM menegaskan komitmennya untuk melawan budaya overconsumption sekaligus membangun kesadaran bahwa konsumsi bukar sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga tindakan politis nan berakibat langsung pada masa depan lingkungan dan arah pembangunan bangsa.

Diketahui, Yayasan Partisipasi Muda (YPM) adalah organisasi nirlaba nan terbentuk sejak 2017 dan berkomitmen memberdayakan orang muda untuk berperan-serta secara berarti dalam proses kerakyatan dan kebijakan publik melalui pendidikan politik, training kepemimpinan, dan ruang partisipasi nan inklusif. Tujuannya, demi memastikan bunyi orang muda ikut menentukan arah masa depan bangsa.