Masuki Puncak Kemarau, 8 Kabupaten di Jawa Timur Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Petugas BPBD sedang mendistribusikan air bersih.(MI/Faishol Taselan)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) mencatat delapan kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan seiring memasuki fase menuju puncak kemarau dan mulai berkurangnya kesiapan air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto menjelaskan, pihaknya terus melakukan monitoring terhadap kondisi masing-masing wilayah tersebut mengenai kebutuhan air bersihnya.

Sejauh ini empat wilayah mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak menggunakan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Empat wilayah itu adalah Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Bojonegoro, dan Pasuruan.

“Kalau untuk sementara ini mereka melakukan pengedaran air bersih itu pakai alokasi anggarannya mereka sendiri-sendiri. Jadi kita belum mengeluarkan support pengedaran air bersih,” ujar Gatot di Surabaya, Kamis (18/6).

Gatot menjelaskan Pemprov Jatim baru bakal turun tangan mendistribusikan air bersih, andaikan wilayah terdampak sudah tidak mempunyai alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut.

“Dari pemprov pada prinsipnya jika kabupaten/kota anggarannya sudah lenyap maka kita support pengedaran airnya,” tuturnya.

Sementara itu dari info nan dihimpun BPBD Jatim, penyaluran air bersih menjangkau 14 kecamatan, 16 desa, dan 20 dusun dengan total 34 rit pengiriman alias sekitar 184 ribu liter air.

Kabupaten Bondowoso menjadi wilayah dengan pengedaran terbesar, mencakup 12 kecamatan, 14 desa, dan 18 dusun dengan total 31 rit alias 155 ribu liter air bersih. Sementara Kabupaten Probolinggo telah menyalurkan lima ribu liter, Bojonegoro 9 ribu liter, dan Pasuruan 15 ribu liter.

Selain menyiapkan anggaran untuk air bersih, Gatot menyebut Pemprov Jatim juga menyediakan perlengkapan pendukung untuk penanganan akibat kekeringan, seperti tandon air, terpal, dan jeriken sebagaimana nan dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

BPBD Jatim memastikan koordinasi dengan pemerintah wilayah terus dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya akibat kekeringan selama musim tandus berlangsung.

“Selain air juga kami menyiapkan tandon, juga terpal, juga jerigen seperti tahun-tahun lalu. Tapi sejauh ini dari masing-masing kabupaten kota tetap sanggup untuk pengedaran air bersih menggunakan anggaran mereka,” jelasnya.(FL/P-3)