Maruli Fokus Dongkrak Ekonomi Daerah Terpencil

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Maruli Simanjuntak (kanan).(Antara)

WAKIL Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPP) bakal konsentrasi untuk mendorong perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil, bukan hanya mengurus pemisah negara.

Maruli mengatakan, pengembangan badan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas program peningkatan kesejahteraan masyarakat nan selama beberapa tahun terakhir telah dia kerjakan. Fokusnya adalah memastikan masyarakat di wilayah nan susah dijangkau mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

"Ini menurut saya buahpikiran nan luar biasa ya. Itu sebenarnya badannya itu sudah ada, jadi Badan Pengelola Perbatasan nan sekarang itu oleh Mendagri. Jadi, ini dikembangkan lagi lantaran kebetulan saya beberapa tahun ke belakang ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah terpencil," kata Maruli usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10).

Menurut Maruli, lembaga nan sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri itu sekarang berdiri sebagai badan nasional dengan cakupan tugas nan diperluas. Selain memastikan pengelolaan perbatasan, badan tersebut bakal lebih konsentrasi membantu peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil.

Ia menegaskan, upaya tersebut tidak berfaedah seluruh pelaksanaannya kudu dibiayai alias dikerjakan langsung oleh TNI. Salah satu langkah nan dapat ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Desa, untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.

"Dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini, kenapa enggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut? Itu kan tidak selalu kami kudu mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke Kementerian Desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian nan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," ujarnya.

Maruli juga menyinggung sistem pengerjaan program secara swakelola berbareng masyarakat. Menurut dia, pola tersebut telah dijalankan dalam dua tahun terakhir dan bakal terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas di daerah.

Ia menilai pelibatan masyarakat dapat membikin pengerjaan program lebih efisien. Karena itu, pengalaman tersebut bakal menjadi salah satu bahan untuk meningkatkan efektivitas program di wilayah perbatasan dan terpencil.

Maruli turut membuka kesempatan koordinasi dengan satuan-satuan TNI nan telah berada di wilayah terpencil. Di antaranya batalion teritorial pembangunan (YonTP), serta unsur TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut nan bekerja di area pesisir.

Menurut Maruli, keberadaan personel di wilayah dapat membantu koordinasi program, terutama di wilayah nan tidak mudah dijangkau. Namun, pemanfaatan support satuan tersebut tetap bakal dilihat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ia juga menegaskan bahwa tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI tetap membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu, kedudukan sebagai kepala badan bakal berfokus pada pengelolaan perbatasan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.

Selain pengembangan ekonomi, Maruli menyoroti pentingnya memastikan kejelasan pemisah wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Ia mengaku mendapat info mengenai sejumlah titik perbatasan nan tetap memerlukan pembahasan dan komunikasi lebih lanjut.

Menurut dia, kejelasan pemisah lahan diperlukan agar pengelolaan wilayah, termasuk pemanfaatannya, dapat dilakukan secara tepat.

"Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas krusial juga sehingga betul-betul perbatasan-perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan terus," kata Maruli.

Ia mengatakan, persoalan titik perbatasan nan belum terukur secara pasti perlu didiskusikan berbareng pihak-pihak terkait. Dengan demikian, mandat baru badan tersebut diharapkan mencakup dua perihal sekaligus, ialah memastikan pengelolaan perbatasan negara dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nan tinggal di area tersebut. (Mir/P-3)