Maluku Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif Demi Ekonomi Merata

, AMBON, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprioritaskan pengembangan ekosistem finansial inklusif sebagai program utama pada tahun 2026. Langkah ini bermaksud untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di Ambon, Selasa, menegaskan bahwa program ini merupakan agenda prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ia menyatakan komitmennya untuk memperluas akses finansial masyarakat melalui kerjasama lintas sektor.

"Ke depan kami berkomitmen memperluas akses finansial masyarakat melalui kerjasama berbareng OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar faedah pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata," kata Vanath.

Inovasi di Kampung Nelayan

Menurut Vanath, program tersebut diarahkan untuk memastikan jasa finansial dapat menjangkau masyarakat nan selama ini mempunyai keterbatasan akses. Fokus utama ekspansi ini adalah masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Salah satu penemuan nan bakal dikembangkan adalah ekosistem finansial inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan hasil kerja sama antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa finansial terkait.

Inisiatif ini bermaksud meningkatkan literasi dan inklusi finansial sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Caranya adalah dengan menyediakan akses pembiayaan nan lebih mudah dan jasa finansial nan lebih dekat dengan organisasi nelayan.

Perangi Praktik Rentenir

Selain itu, Pemprov Maluku mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mereplikasi program angsuran pembiayaan bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir nan merugikan.

Vanath menjelaskan bahwa skema pembiayaan tersebut telah sukses diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah. Ke depannya, program serupa bakal dikembangkan di Kota Tual sebagai upaya menyediakan pembiayaan produktif dengan kembang nan lebih terjangkau bagi pelaku upaya mikro.

Ia menambahkan, ekspansi akses finansial menjadi bagian krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menjadi jagoan nan bakal ditopang oleh program ini.

Realisasi KUR Lampaui Target

Dalam penyelenggaraan program TPAKD selama 2025, Pemprov Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui sasaran nan telah ditetapkan. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Capaian ini melampaui sasaran awal nan hanya sebanyak 3.000 debitur. "Kami juga bakal terus mendorong agar penyaluran angsuran lebih banyak menyasar pelaku upaya mikro dan super mikro sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir," ujar Vanath.

Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku mencatat peningkatan sejumlah parameter inklusi finansial sepanjang 2025. Indikator tersebut meliputi penyelenggaraan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta peningkatan rekening inklusi keuangan.

Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem finansial berbasis komoditas pala, ekspansi kepesertaan agunan sosial pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai nan melampaui target. Vanath mengatakan sinergi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi aspek krusial dalam memperluas jasa finansial hingga wilayah kepulauan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemerintah Provinsi Maluku bakal terus memperkuat kerjasama untuk menghadirkan akses finansial nan lebih inklusif sebagai fondasi membangun ekonomi wilayah nan berkepanjangan sekaligus mewujudkan Maluku nan maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara