Malaysia Tambah Kuota BBM Subsidi demi Tekan Biaya Hidup Warga

Jakarta -

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan sejumlah program untuk mengatasi kenaikan biaya hidup sekaligus mendukung bumi usaha. Program itu mencakup penambahan kuota BBM subsidi hingga tambahan pendanaan untuk pedagang mini dan sekolah.

Program tersebut dijadwalkan bertindak efektif mulai 1 September 2026. Kebijakan ini disampaikan di tengah tekanan terhadap Anwar untuk mengatasi kenaikan biaya hidup di Malaysia.

Padahal perekonomian Negeri Jiran mencatatkan pertumbuhan lebih besar dibanding negara lain di kawasan. Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6% pada kuartal II tahun ini, melampaui proyeksi resmi pemerintah.

Dikutip dari Reuters, Senin (31/8/2026), pemerintah Malaysia bakal mengembalikan kuota pembelian bahan bakar transportasi RON 95 bagi warganya menjadi 300 liter per bulan. Sebelumnya, kuota tersebut telah dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini di tengah lonjakan nilai minyak mentah dunia akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Kuota pembelian solar untuk kategori pengguna tertentu juga bakal dinaikkan menjadi 400 liter per bulan.

Selain itu, program kepintaran buatan (AI) pemerintah bakal dibuka bagi penduduk Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun. Program tersebut bakal memberikan akses cuma-cuma ke sejumlah aplikasi utama, termasuk Gemini Enterprise milik Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud asal China.

Dia juga mengumumkan tambahan anggaran untuk pemeliharaan sekolah, peningkatan sistem kesehatan digital, serta akomodasi pembiayaan mikro bagi pelaku upaya kecil.Pemerintah, kata Anwar, juga bakal meningkatkan pemisah pendapatan perusahaan nan dikecualikan dari tanggungjawab menerapkan e-invoice menjadi 3 juta ringgit per tahun.

Seluruh biaya nan disita alias dirampas melalui proses norma mengenai pemberantasan korupsi bakal dialihkan untuk membiayai program-program pemerintah, terutama di bagian pendidikan dan kesehatan.

Koalisi nan dipimpin Anwar menghadapi penurunan support akibat apa nan disebut para pengkritik sebagai kegagalan memenuhi janji reformasi serta penanganan sejumlah kasus korupsi besar nan dinilai bermasalah. Dalam beberapa bulan terakhir, koalisi tersebut juga mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan umum wilayah secara berturut-turut.

Pemilihan di tingkat negara bagian tersebut secara luas dipandang sebagai parameter sentimen pemilih menjelang pemilihan umum nan wajib digelar paling lambat awal 2028. Anwar mengatakan dirinya dapat menggelar pemilu lebih sigap andaikan perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.

(ily/ara)