Felldy Utama
, Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |04:01 WIB

Mahfud MD Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Mahfud MD mendesak DPR melalui Komisi II DPR RI segera menyelesaikan pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia mengingatkan DPR RI dan pemerintah sebagai kreator undang-undang bahwa setidaknya RUU Pemilu kudu sudah rampung pada Maret 2027.
"Makanya karena itu saya setuju Pak Jimly tadi, kita selesaikan saja di bulan eh, ya di tahun ini, di tahun ini," kata Mahfud dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan tahapan Pemilu 2029 bakal dimulai pada Juni 2027. Sementara itu, tetap ada pekerjaan rumah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal, salah satunya pemilu lokal nan diundur paling lambat 2,5 tahun dari Pemilu 2029.
Ia mengatakan partai politik tentu bakal menunggu keputusan DPR mengenai patokan kepemiluan, baik untuk pemilu pusat maupun wilayah nan bakal dituangkan dalam RUU Pemilu. Sebab itu, RUU Pemilu tidak bisa disusun secara mendadak lantaran berpotensi kembali digugat ke MK.
"Tidak bisa misalnya kita berpikir, 'Udahlah, Undang-Undang Pilkada itu kan tetap 2,5 tahun kemudian.' Enggak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini, lantaran pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di wilayah kan ditentukan oleh undang-undang nan bakal dibuat sekarang ini," ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.
8 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·