LPEM UI: Soal Kelola Keuangan Negara, RI Bisa Tiru Selandia Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Chaikal Nuryakin mengungkapkan Indonesia bisa mencontoh Selandia Baru dalam kebijakan anggaran.

Chaikal mengatakan Selandia Baru menggunakan model kebijakan anggaran negara nan berorientasi pada pembuatan nilai (value creation) dan faedah publik jangka panjang, bukan sekadar berfokus pada menghindari kerugian alias kontrol administratif

"Kita bandingkan Indonesia dengan Selandia Baru, kebijakan anggaran mereka sudah berorientasi pada keahlian dan pembuatan nilai, jadi anggaran negara itu gimana memaksimalkan nilai untuk publik, bukan untuk menegaskan kontrol, mengikat agennya," kata Chaikal dalam paparannya di RDPU RUU Keuangan Negara, Kamis (17/9/2026).

Chaikal menjelaskan bahwa kebijakan finansial negara nan lebih lenggang ini bukan berfaedah kesempatan untuk melakukan korupsi menjadi lebih tinggi lantaran kontrol terhadap tindakan rasuah tersebut tak dilonggarkan.

Namun, keputusan tidak semata-mata dinilai dari hasil untung alias rugi, tetapi juga dari proses pengambilan keputusannya, termasuk unsur itikad baik, kehati-hatian, kewenangan, dan kepatuhan terhadap prosedur.

"Ini bukan berfaedah kita melonggarkan kontrol terhadap korupsi, tapi justru malah kita berfokus pada prosedural seperti transparansi, perfomance base, dan memisahkan akibat nan tentu aja ada itikad baik," terang Chaikal.

Sebagai informasi, kebijakan anggaran di dunia, menurut LPEM FEB UI, terbagi menjadi dua ialah springboard dan straitjacket.

Kebijakan anggaran springboard adalah pendekatan pengelolaan fiskal nan berorientasi pada pembuatan nilai publik, pertumbuhan jangka panjang, dan hasil nyata bagi masyarakat.

Sedangkan kebijakan anggaran straitjacket adalah pendekatan pengelolaan finansial negara nan sangat kaku, terlalu berorientasi pada patokan administratif, dan sangat menghindari akibat (zero-risk tolerance).

Pemerintah dan DPR tengah merancang RUU Keuangan Negara. RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan bakal dibuat dengan metode omnibus law. Saat ini, DPR tengah mendengarkan pendapatan dari para master guna memberikan masukan bagi RUU ini.

(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]