Legislator PKS Tak Setuju PDIP: RUU Pemilu Biasa dari Inisiatif Pemerintah

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera tak sependapat dengan Ketua DPP PDIP nan juga personil Komisi II DPR Deddy Sitorus nan menolak RUU Pemilu jadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya jadi inisiatif pemerintah.

"Biasa dari Pemerintah. Dari Pemerintah ada kelebihan memperkuat sisi teknokratis, kita sudah enam kali pemilu dan banyak disebut kerakyatan prosedural, perlu naik kelas ke kerakyatan substansial," kata Mardani saat dihubungi, Minggu (10/5/2026).

Mardani menyebut usulan pemerintah juga bakal tetap diambil kesepakatan oleh partai politik di DPR. Ia tidak mempersoalkan perihal tersebut.

"Kalaupun dari pemerintah tetap bakal dibahas dan disetujui semua parpol di DPR," ucap dia.

Mardani memahami mengemukanya usulan RUU Pemilu jadi usul inisiatif pemerintah. Menurutnya ada kemauan publik agar RUU itu segera dibahas.

"Kenapa ada buahpikiran dari pemerintah lantaran publik berambisi segera bergulir pembahasan Revisi UU Pemilu nan blm juga berjalan. Jadi keduanya oke, nan krusial segera bergulir," ujar dia.

Sebelumnya, Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan 'nyawa' partai politik dan kerakyatan kepada kekuasaan," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5).

Deddy mengatakan perbedaan pandangan dalam politik merupakan perihal wajar. Menurutnya, dinamika, perdebatan, hingga pergulatan justru menjadi bagian krusial dalam demokrasi.

"Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan dan pada akhirnya konsensus. Perbedaan pasti ada dan apalagi perbedaan itulah nan melahirkan partai politik, pemilu dan demokrasi," katanya.

"Dalam family saja bisa ada perbedaan dan 'pergulatan' apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik alias bikin partai politik. Masa filosofi begini saja nggak ngerti?" sambungnya.

Deddy menegaskan tak sepakat jika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, RUU Pemilu merupakan UU vital bagi partai politik.

"Saya tidak setuju jika UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah lantaran paket UU ini menyangkut nyawa dari partai politik, pemilu dan demokrasi. Usulan ini asing karena banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR. Tetapi UU nan vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" tuturnya.

(maa/idh)